Isu Kudeta Demokrat, NasDem: Selesaikan Secara Internal Dulu
Anas Baidowi - 01/02/2021 23:27.jpg)
Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni
Beritacenter.COM - Partai Demokrat digoyang isu kudeta. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut ada upaya perebutan paksa partai dari dirinya.
Menanggapi isu tersebut, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyarankan AHY untuk tidak buru-buru pointing fingers pada orang lain terkait kisruh internal di partainya.
Teranyar, AHY menyebut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai salah satu pihak di balik upaya kudeta partai berlambang mercy itu.
“Soal statementnya mas AHY barusan, saya rasa Partai Demokrat terlalu cepat menunjuk pihak lain atau pointing fingers atas urusan partainya sendiri. Menurut saya, sebaiknya urusan internal partai diselesaikan dari internal dulu,” ujar Sahroni dalam keterangannya pada wartawan hari ini (1/2).
Baca juga:
Dituding Terlibat Upaya Kudeta Demokrat, Moeldoko ke AHY: Jadi Pemimpin Jangan Mudah Baper!
Soal Kudeta Partai Demokrat, Pakar Politik: Saya Kok Tidak Percaya
Sahroni menyebut, AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, bersama-sama dengan adiknya Ibas Yudhoyono sebagai Waketum dan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina tentunya memiliki power yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri,
“Kan Mas AHY, Mas Ibas dan Pak SBY tentunya memiliki power yang sangat tinggi di Partai Demokrat sehingga seharusnya masalah internal seperti ini bisa mereka selesaikan sendiri. Pasalnya, pernyataan Mas AHY ini tentunya selain menimbulkan kekisruhan di publik juga sebenarnya bisa membuka aib sendiri," ujar Sahroni.
Diketahui, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada upaya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan sejumlah pihak luar atau eksternal partai dilakukan secara sistematis. Salah satunya dari lingkungan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Gabungan dari pelaku gerakan ini Ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," beber AHY.
.jpg)
.jpg)
