Opini

Indonesia Poros Maritim Dunia

Indah Pratiwi Budi - 04/02/2021 14:41
Oleh : Tito Gatsu

Jika terwujud GMF (Global Maritime Fulcrum) atau Poros Maritim Dunia , Indonesia Akan menjadi Negara yang Paling disegani di Dunia , hanya gejolak politik didalam Negri dimana para political mainstream yang masih banyak menjadi antek asing Karena tergiur bisnis rente dan suap karena selama ini Indonesia tidak pernah mampu memanfaatkan posisi tersebut terbukti pelabuhan di Indonesia hanya mempertebal kantong Pejabat dan para penguasa dan pengusaha Masa lalu dengan birokrasi yang rumit dimana orang lebih senang melakukan transit di Singapura dan Malaysia karena jauh lebih efisien dan hemat karena di Indonesia selain lambat Juga boros banyak pungutan liar. Sehingga rongrongan banyak terjadi di dalam Negri .


Pada Masa lalu Indonesia memang digagalkan menjadi Poros maritim Dunia oleh bangsanya sendiri , dimana Indonesia memiliki wilayah yang sangat strategis bahkan Paling strategis di Dunia .


Mengapa dahulu bung Karno melakukan konfrontasi dengan Malaysia? , karena selain secara sejarah Kalimantan Utara adalah bagian dari Nusantara jika Pulau Kalimantan seluruhnya ada di wilayah Indonesia Kita akan menjadi Negara terkaya didunia dengan catatan pengelolaannya benar, bisa dibayangkan Indonesia akan menjadi Negara yang sangat strategis dimana seluruh lalu lintas laut ke seluruh penjuru Dunia akan melalui Indonesia.


Sesuai dengan cita -cita pendiri bangsa bahwa Nusantara bangkit kembali menjadi pusat kepentingan Dunia. Gagasan ini muncul pada saat ini dikenal dengan Deklarasi Juanda Sayapun heran kenapa Deklarasi Soekarno berubah menjadi Deklarasi Juanda Itu karena pemerintah Soeharto selalu Ingin menghapus jasa-jasa Bung Karno. Setelah kudeta merangkak yang dilakukan Soeharto maka usaha penyatuan Kalimantan gagal bahkan Indonesiapun gagal menjadi Poros maritim Dunia dimana posisi tersebut diambil alih oleh Singapura bahkan dibawah kepemimpinan Soeharto pun Indonesia menjadi antek asing yang tunduk pada aturan para kapitalis , seperti Amerika Serikat , Jepang , Korea, Australia bahkan Arab Saudi dan Malaysia


Bisa dibayangkan jika Kalimantan seluruhnya milik Indonesia dan poros maritim. Dunia terwujjdkan Indonesia benar - benar menjadi Negara adi daya apalagi bung Karno saat Itu meningkatkan kemampuan Angkatan Udara yang menjadi kekuatan Paling disegani di Asia dan Angkatan Laut mempunyai kekuatan terbesar nomor 2 di Asia dihancurkan Soeharto dari dalam dengan pemusnahan Generasi emas di AURI dan merombak Haluan negara menjadi pro kapitalis dan Imperialisme.


Kita lupakan penyatuan Kalimantan bagaimana pemerintah sekarang berusaha kembali menata agar Indonesia menjadi Poros maritim Dunia.


Kemajuan GMF dapat dinilai dalam tiga bidang utama: dimensi ekonomi dan bagaimana konsep tersebut diterjemahkan ke dalam konektivitas maritim dan ekonomi berbasis maritim; dimensi pertahanan dan militer; dan implikasi kebijakan luar negeri.


Visi ini bertumpu pada tujuh pilar utama: maritim dan sumber daya manusia; pertahanan laut, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; tata kelola kelautan; ekonomi dan infrastruktur laut; pengelolaan tata ruang laut dan perlindungan lingkungan; budaya maritim; dan diplomasi maritim. Di akhir masa jabatan pertama Jokowi, bagaimana visi itu telah diwujudkan Jokowi terus berkomitmen pada konsep ini


DIMENSI EKONOMI

Kemajuan GMF saat ini dapat dinilai dalam tiga bidang utama: dimensi ekonomi dan bagaimana konsep tersebut diterjemahkan ke dalam konektivitas maritim dan ekonomi berbasis maritim; dimensi pertahanan dan militer; dan implikasi kebijakan luar negeri.


Di sisi ekonomi, terdapat peningkatan penting dalam infrastruktur dan konektivitas maritim. Di bawah pemerintahan Jokowi, setidaknya 27 pelabuhan baru telah dibangun di seluruh Indonesia, selesai dibangun tahun 2019. Harus diakui bahwa setelah pidato Jokowi tentang bagaimana Indonesia telah telah terlalu lama melupakan kelautan, intensitas pembangunan maritim ini masih jauh lebih sedikit daripada infrastruktur berbasis darat.


Dari 37 proyek prioritas yang diselenggarakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), hanya empat proyek yang terkait dengan pengembangan pelabuhan, termasuk pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung di Sulawesi Utara.


Sayangnya, dampak dari pengembangan ini masih terbatas karena dua alasan utama. Pertama, proyek pengembangan pelabuhan tidak disertai dengan upaya yang cukup untuk merampingkan peraturan yang rumit dan birokrasi yang tidak efisien. Terlepas dari berbagai reformasi peraturan di sektor logistik yang diluncurkan dalam empat tahun terakhir, banyak aspek sektor ini masih mengalami mekanisme yang berbeda di bawah pemerintah daerah tentunya hal ini menunjukan kemampuan seorang mentri kalautan seperti Susi Pujiastuti dinilai tidak mampu mengatasi hal ini perlu dibuktikan kemampuan man behind the Gun .


Banyaknya otoritas yang terlibat dalam masalah, beberapa di antaranya saling tumpang tindih, masih menghambat efisiensi dalam pergerakan barang. Misalnya, proses penanganan terkait kargo di Tanjung Priok, pelabuhan utama Jakarta, melibatkan lebih dari selusin otoritas dan penyedia layanan, yang dikelola dan diawasi oleh berbagai kementerian. Selain itu, integrasi layanan rantai pasokan masih belum sepenuhnya terwujud karena banyak bentuk pendaftaran harus dilakukan dengan berbagai lembaga pemerintah berbeda, ini semua adalah masalah yang diwariskan sejak era Orde Baru.


Kedua, beberapa proyek yang dirancang untuk menghasilkan manfaat ekonomi masih banyak disubsidi oleh pemerintah, karena kurangnya hubungan langsung antara proyek dan kegiatan ekonomi lokal. Misalnya, proyek Tol Laut, program untuk meningkatkan konektivitas dan perdagangan antara pulau-pulau Indonesia dengan meningkatkan transfer komoditas melalui laut.


Pemerintah telah berhasil membawa program ini menurunkan harga komoditas di luar Jawa, terutama di Papua, di mana harga komoditas dasar selalu lebih tinggi daripada sebagian besar wilayah Indonesia karena biaya logistik yang tinggi. Sekarang sama.


DIMENSI KEAMANAN

Di sisi militer, konsep GMF telah membawa sedikit perubahan pada peran Angkatan Laut dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebuah institusi yang telah didominasi oleh Angkatan Darat hampir sepanjang sejarahnya. Sementara Buku Putih Pertahanan 2016 menyebutkan GMF, hanya ada informasi yang sangat terbatas tentang bagaimana dan apakah TNI akan lebih fokus pada Angkatan Laut.


GMF juga banyak mendorong modernisasi Angkatan Laut. Melanjutkan pendekatan administrasi sebelumnya, pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi cetak biru Kekuatan Esensial Minimum (MEF) tahun 2024, yang mencita-citakan Angkatan Laut memiliki 10-12 kapal selam, 56 kapal fregat dan korvet, dan 66 kapal patroli.


Telah ada pengadaan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir, termasuk dua kapal selam kelas Nagapasa yang dikirim dari Korea Selatan tahun 2017 dan 2018 dan yang ketiga diluncurkan tahun 2019 oleh pembuat kapal Indonesia PT PAL di bawah perjanjian teknologi transfer dengan pembuat kapal Korea Selatan, Angkatan Laut harus terus bisa memenuhi MEF dalam lima tahun masa jabatan kedua Jokowi.


Saat ini, Angkatan Laut memiliki lima kapal selam, dengan tiga kapal selam tambahan akan dibeli di bawah kontrak senilai $1 miliar dengan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Korea Selatan, serta 13 fregat dan 20 korvet.


DIMENSI KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Berbeda dengan dimensi ekonomi dan militer, kebijakan luar negeri barangkali merupakan ranah di mana GMF dapat bertahan untuk berkembang tanpa perlawanan institusional dan teknis yang signifikan. Dengan sebagian besar diskusi dan perselisihan di wilayah ini ialah mengenai Samudra Pasifik dan Hindia, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah dapat fokus pada diplomasi maritim, melalui diplomasi pertahanan dan latihan militer bersama; pembangunan norma; maupun kerja sama berdasarkan kepentingan maritim bersama.


Sejak awal tahun 2018, kementerian telah melakukan upaya signifikan dalam mempromosikan konsep Indo-Pasifik, menekankan sentralitas ASEAN di Samudra Hindia dan Pasifik, yang dipandang Indonesia sebagai “teater geostrategis tunggal.”


Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia juga telah mampu membina hubungan yang lebih dalam dengan para pemain utama regional seperti India melalui kerja sama maritim. Bulan Juli 2018, misalnya, Indonesia dan India meluncurkan inisiatif bersama untuk mengembangkan pelabuhan laut dalam di Sabang untuk meningkatkan konektivitas maritim sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik yang dianut oleh kedua belah pihak.


Pada tahun yang sama, kedua negara meningkatkan hubungan mereka dari Kemitraan Strategis menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif, dengan perhatian khusus pada kerja sama maritim. Tantangan , GMF dalam hubungan Indonesia dengan China, di mana terdapat hubungan minimum antara GMF dan Inisiatif Sabuk dan Jalan Belt Road Initiative (BRI) yang dibangun China, yang dapat dimengerti karena sentimen domestik terhadap investasi China, dan yang lebih penting, karena perhitungan strategis atas strategi hedging Indonesia. Lewat Darat dikuasai China lewat laut dikuasai Indonesia hmm luar biasa bukan.


Demi meningkatkan keamanan maritim dan perbatasan, Indonesia juga telah menunjukkan sikap tegas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Laut China Selatan, meskipun banyak di antaranya terjadi dalam kerangka domestik. Yang disoroti di antara berbagai inisiatif pemerintah adalah kebijakan kontroversial penenggelaman kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebuah praktik untuk menenggelamkan kapal yang tertangkap menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia


Sejak kementerian meluncurkan kebijakan tersebut tahun 2015, stok ikan Indonesia telah melonjak hingga rata-rata 12,5 juta ton per tahun, dibandingkan dengan 7,1 juta tahun 2014. Tidak mengherankan, kebijakan tersebut mengirimkan pesan yang kuat kepada negara-negara tetangga di kawasan dan telah mengundang kekhawatiran dari negara-negara yang memiliki kapal yang ditenggelamkan, termasuk China.


Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bulan Juli 2018 meluncurkan peta baru di mana zona ekonomi eksklusif Indonesia diubah namanya menjadi Laut Natuna Utara, yang dianggap oleh dunia sebagai tantangan terhadap ambisi nine-dash line China.Bahkan Indonesia bisa mendikte China dan Amerika Serikat dalam persaingan perang dagang yang Tak bisa melupakan Indonesia dalam peranan geopolitk dan geostrategi.


Ternyata pemerintah yang berpihak kepada kedaulatan rakyat mampu menjadikan Indonesia Negara yang Penting dan disegani Dunia melalui Poros maritim Dunia tapi hingga Hari ini justru terus dirongrong oleh para bajingan politik yang selalu menimbulkan isyu memecah belah bangsa , don't let Jokowi Walk alone wujudkan Indonesia menjadi Poros maritim Dunia , lawan semua rongrongan yang mengganggu kedaulatan rakyat! Merdeka.


Salam kedaulatan rakyat

Sumber : Tito Gatsu

TAG TERKAIT :
Indonesia Bersatulah Indonesia

Berita Lainnya

AHOK LAGI

Opini 17/06/2021 17:00

DUH NEGARAKU...

Opini 16/06/2021 19:00

Siasat Prabowo

Opini 16/06/2021 16:00