News

Aria Bima ke JK : Sudah Tak Jadi Wapres, Apa Tak Bisa Bedakan Kritik dengan Hoax

Pertanyaannya, Pak JK ini masih bisa membedakan antara kritik dengan tindak pidana seperti hoax, ujaran kebencian, penistaan dan lain-lain itu apa tidak? Atau karena sekarang sudah tidak jadi wapres tiba-tiba sudah tidak bisa membedakan

Aisyah Isyana - 14/02/2021 21:15

Beritacenter.COM - Pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, turut mendapat tangganan politikus senior PDIP, Aria Bima. Dia mempertanyakan apakah JK sudah tak lagi dapat membedakan kritik dengan hoax atau penistaan, setelah tak lagi menjadi wapres.

"Pertanyaannya, Pak JK ini masih bisa membedakan antara kritik dengan tindak pidana seperti hoax, ujaran kebencian, penistaan dan lain-lain itu apa tidak? Atau karena sekarang sudah tidak jadi wapres tiba-tiba sudah tidak bisa membedakan," ujar Bima kepada wartawan di Solo, Minggu (14/2/2021).

Baca juga :

Bima menyebut kebebasan berpendapat bagi semua pihak, tak berati berlaku bagi penyebar ujaran kebencian, kabar bohong, dan penistaan, sebagaimana diatur dalam UU yang sudah ada jauh sebelum Jokowi menjabat Presiden RI.

"Saya berdoa agar Pak JK tidak cepat lupa, karena di (periode) 2014-2019 ia berada di dalam kekuasaan mendampingi presiden sebagai wapres dan tahu betul bagaimana Presiden Jokowi dan kabinetnya menghormati masukan dan kritik dari semua pihak. Ingat ya, kritik, bukan hoax," tegas Bima.

Saat ini, jelas Bima, banyak pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang menyalahgunakan atau membajak ruang-ruang kebebasan demokrasi sebagai sarana untuk melakukan provokasi dan menebar kebencian.

"Jangan salahkan polisi yang memang tugasnya menegakkan UU untuk menangkap para pelaku tindak pidana tersebut," tegas Bima yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Bima lantas meyinggung soal pemberangusan aktivis kritis saat masa pemerintahan SBY-JK, tahun 2004-2005. Menurutnya, pengkritik SBY di masa itu banyak yang dibui dengan pasal penghinaan Presiden. Bima mencontohkan soal penangkapan I Wayan Gendo Suardana dan Monang J Tambunan, yang kala itu mengkritik pemerintahan SBY soal kenaikan BBM.

"Jadi untuk apa Pak JK berbicara bagaimana cara kritik tanpa dipanggil polisi? Bukankah dengan dua kali menjabat sebagai wapres, beliau tahu dan mestinya punya kearifan yang tinggi dan bisa menempatkan diri benar-benar sebagai negarawan atau malah guru bangsa yang mampu membuat situasi adem. Bukan justru sebaliknya," tegas Bima.

"Demokrasi memiliki rambu-rambunya sendiri. Kritik sesuatu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerja pemerintah. Namun, fitnah, hoax, berita palsu berpotensi memecah belah bangsa dan merusak demokrasi," pungkasnya.

Sekedar diketahui, Jusuf Kalla seketika menjadi sorotan setelah pernyataannya soal cara kritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. JK juga menyinggung soal ketakutan Kwik Kan Gie terhadap buzzer yang kerap menyerang pihak yang berbeda pendapat.

"Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Tentu itu menjadi bagian daripada upaya kita semua," kata JK dalam diskusi virtual di kanal PKSTVRI seperti dilihat detikcom, Sabtu (13/2).

TAG TERKAIT :
PDIP Jusuf Kalla JK Aria Bima Kritisi Pemerintah Kritik Pemerintah

Berita Lainnya