News

Fadli Zon soal UU ITE : Delik Ujaran Kebencian Pasal Karet, Mudah-mudahan Segera Direvisi

Ujaran kebencian atau hate speech adalah konsep yang tidak memiliki definisi yang jelas serta pasti karena sesuai interpretasi, sehingga orang kemudian cenderung menafsirkan konsep ini sesuka hati, sehingga delik ujaran kebencian seolah menjadi pasal karet

Aisyah Isyana - 19/02/2021 15:17

Beritacenter.COM - Adanya wacana revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), turut diapresiasi anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon. Fadli Zon bahkan menyebut sejumlah pasal dalam UU ITE yang dinilainya bermasalah.

"Setidaknya ada beberapa argumen kenapa UU ini perlu direvisi kembali. Bahkan mungkin kalau mau cepat melalui perppu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sehingga tidak perlu melalui sebuah proses yang sangat panjang di DPR, dan ini bisa dilakukan oleh pemerintah dan nanti kemudian dibahas oleh DPR," kata Fadli dalam siarannya di YouTube Fadli Zon Official, Jumat (19/2/2021).

Baca juga :

Fadli pun mengungkap sejumalah pasal yang dinilainya bermasalah, yakni Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 45. Dia menilai, UU ITE justru kerap digunakan di kasus-kasus ujaran kebencian, ketimbang kasus transaksi elektronik.

"Padahal UU ITE ini bersifat mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum," kata Fadli.

Politikus Gerindra ini menyebut ujaran kebencian sejatinya tak memiliki definisi pasti. Tak jarang hal itu membuat irabg-orang cenderung menafsirkan konsep itu sesuka hati mereka. Hal itulah yang dinilai Fadli membuat delik ujaran kebencian menjadi pasal karet.

"Ujaran kebencian atau hate speech adalah konsep yang tidak memiliki definisi yang jelas serta pasti karena sesuai interpretasi, sehingga orang kemudian cenderung menafsirkan konsep ini sesuka hati, sehingga delik ujaran kebencian seolah menjadi pasal karet," ucapnya.

"Sering kali kita juga rancu dengan pencemaran nama baik, penghinaan, dan delik-delik lain. Padahal antara ujaran kebencian, pencemaran nama baik, maupun penghinaan tidak bisa dicampuradukkan dalam 1 dimensi," imbuhnya.

Kedepannya, Fadili Zon berharap revisi UU ITE dapat segera dilakukan. Selain itu, pemerintah mungkin juga dapat mengeluarkan perppu UU ITE. Dia menilai, merevisi UU ITE adalah langkah yang baik yang harus segera dilakukan.

"Mudah-mudahan ke depan UU ITE ini segera direvisi atau kemudian ada perppu, dan kemudian demokrasi kita ada suatu proses recovery dan mudah-mudahan juga ini nanti akan menghilangkan sebuah catatan hitam dalam perjalanan demokrasi kita, yaitu buzzer," ujarnya.

"Buzzer yang sekarang ini menjadi sebuah mata pencarian dan lapor-laporkan orang seenaknya hanya karena mereka berpendapat atau beda pendapat atau kemudian pendapatnya tidak disukai kelompok itu. Dan inilah yang menjadi ancaman bagi demokrasi kita," pungkasnya.

TAG TERKAIT :
DPR RI Fadli Zon UU ITE Komisi I DPR RI Revisi UU ITE Revisi Undang-undang

Berita Lainnya