News

PA 212 Bakal Gelar Demo Besar-besaran Tolak Perpres Investasi Miras

Anas Baidowi - 02/03/2021 12:37
Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif (kiri)

Beritacenter.COM - Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar demo besar-besaran jika pemerintah tak kunjung mencabut perpres tentang investasi miras di Indonesia.

Sebelum turun ke jalan, PA 212 akan melakukan audiensi dengan DPR dan pemerintah terlebih dahulu. Namun, apabila kebijakan tersebut tetap dijalankan, maka PA 212 menegaskan bahwa demonstrasi adalah opsi yang paling tepat.

"Kita akan audiensi dengan DPR dan pemerintah terlebih dahulu, jika pemerintah terus memaksakan untuk investasi dan melegalkan Miras di wilayah NKRI serta DPR juga seirama dengan Pemerintah, maka saya akan ajak umat Islam khususnya Alumni 212 untuk turun kembali ke jalan secara besar besaran, demi menyelamatkan anak bangsa serta NKRI," kata Maarif, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: Yang Pertama Kali Mengijinkan Miras Itu SBY, Bukan Jokowi 

Maarif mengatakan, miras merupakan ancaman bagi generasi penerus bangsa dan salah satu biang keladi dari kejahatan di Tanah AIr. Di sisi lain, Maarif mengatakan bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan.

"Dan tidak ada Tuhan agama manapun yang membolehkan umatnya untuk mengkonsumsi miras. Jadi investasi dan pelegalan miras jelas bertentangan dengan Pancasila dan keyakinan mayoritas penduduk NKRI," tegasnya.

"Apa Pancasila sudah tidak lagi menjadi dasar bernegara mau diganti anti Tuhan? Jadi satu kata cabut dan batalkan Perpres tersebut," tambah dia.

Baca juga: Soal Perpres Investasi Miras, Ketum MUI Sebut Belum Keluarkan Fatwa

Diketahui, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal merupakan turunan Undang-undang Cipta Kerja. Dalam beleid itu terdapat sejumlah persyaratan di antaranya penanaman modal terkait miras baru dapat dilakukan di beberapa provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua, dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat.

Persyaratan berikutnya, penanaman modal di luar provinsi tersebut, maka harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

TAG TERKAIT :
Miras Berita Center PA 212 Slamet Maarif Perpres Investasi Miras Haram

Berita Lainnya