News

Jaksa Tuntut Nurhadi 12 Tahun Bui di Kasus Suap-Gratifikasi Rp83 M

Aisyah Isyana - 02/03/2021 22:35

Beritacenter.COM - Jaksa melayangkan tuntutan 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan kepada mantan sekertaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Dalam kasus ini, jaksa menyakini Nurhadi bersalah, karena menerima suap dan gratifikasi penanganan perkara sebesar Rp83 miliar.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa KPK, Lie Putra Setiawan, saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (2/3/2021).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan," lanjut jaksa.

Selain itu, jaksa juga menuntut menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono, dengan pidana penjara 11 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Dalam kasus ini, Nurhadi dan Rezky juga diminta untuk mengganti kerugian negara senilai Rp83 miliar.

Sementara hal yang memberatkan untuk Nurhadi dan Rezky, yakni karena tak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Nurhadi juga dinilai telah merusak citra MA.

"Terdakwa merusak citra lembaga Mahkamah Agung RI, terdakwa berbelit-berbelit tidak mengakui perbuatannya. Hal meringankannya, terdakwa belum pernah dihukum," kata jaksa Lie.

Jaksa sebagaiamana dalam tuntutannya menyebut Nurhadi telah melakukan transasksi dalam menangani perkara. Nurhadi juga disebut telah melakukan pencucian uang.

"Di persidangan ini kita melihat adanya praktik transaksional oleh terdakwa 1 (Nurhadi) dan terdakwa 2 (Rezky Herbiyono), dan pihak-pihak yang sedang berperkara di lingkungan peradilan. Dalam kasus ini, kita bisa melihat suatu pola pencucian uang dengan metode blockchain di mana terdakwa berusaha mendapati uang, dan menempatkan dirinya sebagai puppets master atau sang dalang," ungkap jaksa Lie.

Dalam hal ini, jaksa meyakini penerimaan suap ke Nurhadi melalui Rezky Herbiyono. Nurhadi menggunakan strategi ini guna menutupi perbuatannya dengan memerintahkan Rezky untuk mendirikan perusahaan.

"Hal ini dapat terlihat dimana terdakwa 1 dan terdakwa 2 menciptakan suatu struktur keuangan, dan perusahaan yang tidak terlihat di dalam perusahaan, dan struktur keuangan yang memiliki kontrol yang besar atas perusahaan, dengan ini sudah merambat ke semua aspek dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif,"ucap jaksa Lie.

Sebagai imbalan membantu Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto mengurus perkara, Nurhadi mendapat suap Rp45 miliar. Jaksa menyebut uang suap iotu diberikan oleh Hiendra dan diberikan ke Nurhadi melalui Rezky.

"Terdakwa telah menerima uang senilai Rp 45.726.955.000, bahwa pemberian itu adalah suatu kehendak yaitu harapan saksi Hiendra Soenjoto agar terdakwa 1 dan terdakwa 2 membantu mengurusi perkara PT MIT vs PT KBN, dan permintaan tersebut dikehendaki oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2, oleh karena itu dakwaan ke satu terbukti menurut hukum," kata jaksa.

Lebih lanjut, Nurhadi juga terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 37,2 miliar. Uang gratifikasi ini diberikan oleh 5 orang dari perkara berbeda.

"Terdakwa 1 dan terdakwa 2 menerima uang berupa gratifikasi dari orang orang yang berperkara di pengadilan di antaranya dari 2012 sampai 2016 di antaranya dari Handoko Sutjitro, Renny Susetyo Wardani, Donny Gunawan, Freddy Setiawan, dan Riadi Waluyo yang diterima dengan menggunakan rekening atas nama Rezky Herbiyono, Calvin Pratama, Soepriyo Waskito Adi, Yoga Dwi Hartiar, dan Rahmat Santoso, yang seluruhnya berjumlah Rp 37.287.000.000 (miliar)," ujar jaksa.

Oleh karena itu, jika ditotal penerimaan suap dan gratifikasi, keduanya menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 83.013.955.000 (Rp 83 miliar).

Nurhadi dan Rezky disebut jaksa melanggar Pasal 11 dan Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 dan 65 ayat 1 KUHP.

TAG TERKAIT :
Korupsi Suap Mahkamah Agung Nurhadi Pengadilan Tipikor Jakarta

Berita Lainnya