News

Kapala BKPM Ungkap Dalang Dibalik Usul Investasi Miras di Perpres

Anas Baidowi - 03/03/2021 09:42
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia

Beritacenter.COM - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengungkap awal mula usul untuk membuka izin investasi miras atau minuman beralkohol yang tercantum dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang dicabut kemarin, Selasa (2/3/2021).

Bahlil menjelaskan, salah satu pertimbangan pembukaan izin investasi miras di empat provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua, yakni demi kearifan lokal wilayah tersebut.

"Salah satu pertimbangan pemikiran kenapa ini (izin investasi dibuka) untuk di beberapa provinsi itu saja karena memang di daerah itu ada kearifan lokal. Jadi dasar pertimbangannya itu adalah memperhatikan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal," katanya seperti dilansir Antara, Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan salah satu contohnya yakni Sopi yang merupakan minuman beralkohol khas NTT. Menurutnya, minuman tersebut memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Namun, tidak bisa dimaksimalkan dengan menjadikannya industri besar karena masuk kategori terlarang.

"Tetapi itu (Sopi) kan tidak bisa dimanfaatkan karena dilarang. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan juga bisa diolah untuk produk ekspor maka itu dilakukan (dibuka izin investasinya)," katanya.

Kemudian Bahlil pun memberikan contoh lainnya, yakni arak lokal Bali yang berkualitas ekspor.

"Itu akan ekonomis kalau itu dibangun berbentuk industri. Tapi kalau dibangun sedikit-sedikit apalagi itu dilarang, maka tidak mempunyai nilai ekonomi. Itulah kemudian kenapa dikatakan bahwa memperhatikan budaya dan kearifan setempat," imbuhnya.

Di sisi lain, meski mendorong agar kearifan lokal tersebut bisa berkembang dan menjadi penggerak ekonomi setempat, Bahlil pun tidak menutup mata pada polemik yang terjadi atas usulan tersebut.

Dia mengatakan, bahkan di Papua yang jadi lokasi untuk investasi miras, usulan tersebut pun ditolak masyarakat setempat. Pasalnya, investasi miras bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Miras nomor 15 Tahun 2013, tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Berbekal aspirasi-aspirasi tersebut, Bahlil pun kemudian menyampaikannya kepada Presiden Jokowi hingga kemudian diputuskan bahwa poin soal investasi miras dalam Perpres 10/2021 dicabut.

"Aspirasi-aspirasi itu kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden lewat Pak Mensesneg sehingga kemudian pikiran ini, aspirasi ini, sangat dihargai dan didengar dan dihormati. Dan kemudian Bapak Presiden memutuskan untuk itu (pembukaan investasi miras) tidak dilakukan," pungkas Bahlil.

TAG TERKAIT :
Berita Center Investasi Perpres Investasi Miras Perpres MIras Dicabut Investasi Miras

Berita Lainnya