Nasional

KKP Buktikan Isu Keberadaan Kapal Asing di Perairan Halmahera Tengah Tidak Benar

'Tidak benar bahwa kapal-kapal asing berada di Halmahera Utara. Itu hanya sebutan yang biasa dipakai warga setempat untuk kapal yang berasal dari luar daerah mereka' -Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono (Ipunk)-

Lukman Salasi - 03/03/2021 09:56
FOKUS : KKP

BeritaCenter.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Jumat (26/2/) lalu telah mengamankan tiga kapal ikan Indonesia di perairan Laut Halmahera Tengah karena melakukan pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI).

Pengamanan 3 kapal di Halmahera Tengah ini menampik berbagai isu dan pemberitaan di media sosial yang menyatakan keberadaan kapal asing di wilayah Halmahera Tengah tepatnya di Patani.

Menurut Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono (ipunk), berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal-kapal tersebut merupakan kapal nelayan Sulawesi utara.

“Tidak benar bahwa kapal-kapal asing berada di Halmahera Utara. Itu hanya sebutan yang biasa dipakai warga setempat untuk kapal yang berasal dari luar daerah mereka,” jelas Ipunk dalam keterangan resmi yang dikeluarkan KKP, Rabu (3/3/2021).

Plt. Dirjen PSDKP, Antam Novambar, menjelaskan bahwa bahwa ketiga kapal yang diamankan yaitu KM. Berkat Abadi 08 (30 GT), KM. Reinbow (29 GT) dan KM. Nafiri (28 GT) karena melanggar daerah penangkapan ikan.

“Tiga kapal yang berasal dari Sulawesi Utara diamankan karena melanggar ketentuan terkait daerah penangkapan ikan (fishing ground),” tutur Plt. Dirjen PSDKP, Antam Novambar.

Kembali ke penjelasan Ipunk, terkait adanya praktik penangkapan ikan antar daerah yang berbeda wilayah pengelolaan, Ipunk menghimbau agar Pemerintah Daerah yang memiliki nelayan andon agar melakukan perjanjian antar daerah agar tidak menimbulkan masalah hukum maupun masalah sosial.

“Sebaiknya Pemerintah Daerah melakukan kerja sama melalui skema nelayan andon,” ujar Ipunk.

Pihaknya juga akan mengingatkan pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk pembinaan nelayan andon. Pembinaan nelayan andon dapat berupa pelatihan, bimbingan ataupun sosialisasi sesuai tercantum pada Permen KP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Andon Penangkapan Ikan.

“Menangkap ikan harus sesuai yang tercantum di SIPI. Kalau tidak, SIPI andonnya bisa dibekukan. Karena menangkap ikan di daerah lain harus sama-sama saling menghormati kearifan lokal budaya setempat karena tiap daerah memiliki aturan dan kewenangannya masing-masing,” jelasnya.

TAG TERKAIT :
Berita Center Kapal Asing KKP Kapal Ikan Indonesia Perairan Laut Halmahera Tengah Isu Keberadaan Kapal Asing

Berita Lainnya