News

Dituntut Ganti Rugi Korban Banjir Rp2 M, Wagub DKI : Itu Hak Warga, Kami Cari Solusi Terbaik!

Aisyah Isyana - 06/03/2021 00:41

Beritacenter.COM - Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal warga korban banjir Jakarta 2021 menuntu ganti rugi Rp2 miliar ke Pemprov DKI. Menyikapi hal itu, Ariza menyebut pihaknya akan mencarikan solusi yang terbaik bagi warga.

"Menuntut ganti rugi itu hak warga, nanti kami pelajari, kami diskusikan, kami cari solusi terbaik. Hak warga menggugat boleh, kami juga punya hak dan kewenangan melakukan tugas dan membela diri," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/3/2021).

Baca juga :

Riza menyebut pihaknya tak melarang warga untuk menyampaikan keberatan terhadap kinerja Pemprov DKI. Riza hanya memastikan jika Pemprov DKI Jakarta telah bekerja menangani banjir sesuai dengan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

"Terkait gugatan warga itu hak warga sebagai warga negara di manapun, termasuk warga Jakarta. Kalau ada keberatan, silakan disampaikan. Prinsipnya kami Pemprov DKI Jakarta selalu bekerja sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan rencana kerja, sesuai dengan regulasi ketentuan yang ada, disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang kami miliki," jelasnya.

Riza memastikan keseriusan Pemprov DKI Jakarta talam melakukan penanganan terhadap banjir. Dia bahkan menyebut Pemprov mengnanggarkan tak kurang dari Rp2 triliun atau sebesar 20% belanja modal untuk penanggulangan banjir.

"Terkait banjir, kami anggarannya kurang-lebih sampai 20% dari belanja modal. Jadi besar perhatian kami terhadap banjir. Jadi harus diperhatikan, tiap tahun tidak pernah kurang dari Rp 2 triliun, Rp 2-3 triliun. Itu artinya lebih dari 20% belanja modal yang nilainya Rp 9-10 triliun," ujarnya.

Sekedar diketahui, tim kuasa hukum korban banjir Jakarta sebelumnya menyambangi Balai Kota untuk mengajukan keberatan terkait penanggulangan banjir Jakarta. Mereka bahkan menuntut ganti rugi Rp2 miliar untuk korban banjir.

"Minta ganti rugi. Tapi di luar itu RPJMD harus dilaksanakan supaya tidak terulang normalisasi sungai harus dilaksanakan. RPJMD itu adalah perintah hukum ya, yang untuk kepala daerah untuk dilaksanakan," kata Juru Bicara Tim Advokasi Solidaritas Untuk Korban Banjir Sugeng Teguh Santoso, Jumat (5/3).

Sugeng diketahui menjadi perwakilan 7 korban banjir Februari 2021 yang berdomisili di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Menurutnya, penanganan banjir yang kurang optimal membuat warga mengalami kerugian akibat tak kunjung surutnya banjir.

"Ini setiap warga berbeda. Yang paling besar itu ibu Jeni ada dua mobil yang terendam. Kerugiannya dua mobil saja Rp 500 juta kemudian kerusakan motor (ada yang) Rp 7 juta, R0 20 juta, furnitur, perangkat. Kalau dijumlahkan berapa nih lebih dari Rp 2 miliar," paparnya.

Lebih lanjut, Sugeng menargetkan waktu 10 hari bagi Pemprov DKI Jakarta untuk merespon keberatan yang disampiakannya. Dimana hal itu disebutnya mengaku pada Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Apabila tak menerima hasil baik, pihaknya akan mengambil langkah selanjutnya menggugat ke PTUN.

TAG TERKAIT :
Hujan Banjir Jakarta Cuaca buruk Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

Berita Lainnya