ICW soal Vonis 6 Tahun ke Nurhadi : Sangat Ringan, Dia Layak Dibui Seumur Hidup

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, sangat ringan, berpihak pada terdakwa, dan amat melukai rasa keadilan masyarakaT

Aisyah Isyana - 12/03/2021 10:55

Beritacenter.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) angkat bicara soal vonis 6 tahun bui dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan, yang dijatuhi kepada Mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, dan menantunya Rezky Herbiyono. ICW menyebut vonis terhadap Nurhadi itu tergolong masih sangat ringan.

"Putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, sangat ringan, berpihak pada terdakwa, dan amat melukai rasa keadilan masyarakat," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Jumat (12/3/2021).

Baca juga :

Menurutnya, vonis yang dijatuhi kepada Nurhadi itu akan membuat para mafia peradilan tak akan pernah jera dan terus melakukan praktik korupsi. Dia menilai, Nurhadi layak untuk divonis seumur hidup, jika dilihat dari kejahatan yang dilakukannya.

"Ia (Nurhadi) sangat layak untuk divonis penjara seumur hidup, denda Rp 1 miliar, dan seluruh aset hasil kejahatan yang ia kuasai dirampas untuk negara," ucapnya.

Kurnia menyebut terdapat beberapa hal yang seharusnya membuat Nurhadi layak diberikan vonis yang lebih berat. Pertama, kejahatan itu dilakukan Nurhadi saat menjabat sebagai pejabat tinggi di lembanga kehakiman. Nurhadi juga dinilai tak kooperatif selama proses hukum berjalan.

"Tentu suap-menyuap yang ia lakukan dengan sendirinya meruntuhkan wibawa Mahkamah Agung. Kedua, Nurhadi tidak kooperatif saat menjalani proses hukum. Hal itu terbukti tatkala ia melarikan diri dan terlibat dalam insiden pemukulan pegawai rumah tahanan KPK," ujarnya.

"Ketiga, selama proses persidangan Nurhadi tidak mengakui praktik korupsi yang ia lakukan. Padahal fakta persidangan menunjukkan sebaliknya, ia diduga menerima miliaran rupiah dari Hiendra Soenjoto," sambungnya.

Dia mengaku tak habus pikir saat mendengar pertimbangan meringankan yang dibacakan hakim. Kurnia mempertanyakan soal bagaimana mungkin seorang pelaku korupsi dapat disebut berjasa dalam kemajuan Mahkamah Agung.

"Bukankah kejahatan yang ia lakukan justru mencoreng wajah Mahkamah Agung? Namun, sepertinya pertimbangan aneh seperti ini telah menjadi hal biasa dalam banyak persidangan," katanya.

Dalam hal ini, ICW mendesak agar KPK segera mengajukan banding agar putusan tingkat pertama dapat segera dianulir. KPK juga diminta untuk segera menerbitkan 2 surat perintah penyelidikan, yakni dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Nurhadi dan penyelidikan terkait obstruction of justice. Terutama bagi pihak-pihak yang selama ini melindungi atau menyembunyikan Nurhadi saat melarikan diri.

"Terakhir, ICW turut pula meminta agar Kepolisian segera memproses hukum insiden pemukulan di rumah tahanan KPK yang diduga dilakukan oleh Nurhadi," ucapnya.

TAG TERKAIT :
KPK Kasus Korupsi Mahkamah Agung Nurhadi ICW Kasus Suap-Gratifikasi Nurhadi

Berita Lainnya