Politik

Gugat Partai Demokrat ke PN Jakpus, Kubu Moeldoko : Sudah Terdaftar di Kepaniteraan

Aisyah Isyana - 06/04/2021 15:41

Beritacenter.COM - Kubu Moeldoko melayangkan gugatan terhadap Partai Demokrat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan itu terdaftar di kepaniteraan PN Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, kubu Moeldoko mendesak pembatalan AD/ART Partai Demokrat 2020, hingga pembatalan kepengurusan DPP pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Gugatan AD/ART 2020 sudah diajukan ke PN Minggu lalu dan sudah terdaftar di kepaniteraan kemarin, 5 April 2021," kata juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, kepada wartawan Selasa (6/4/2021).

Baca juga :

Rahmad juga menyertakan bukti pendaftaran gugatan di PN Jakpus. Meski tak menjelaskan rinci pasal mana yang digugat, Rahmad menyebut ada tiga poin utama yang diminta dalam gungatan.

Adapun yang pertama, kubu Moeldoko meminta agar AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 dibatalkan. Dalam hal ini, Rahmad menilai dasar pembuatan AD/ART itu telah melanggar undang-undang. "Meminta PN membatalkan AD/ART 2020 karena melanggar UU, baik formil dan materiil," ujarnya.

"Dasar pembatalan demi hukum AD/ART 2020 oleh PN tentu saja terkait formil dan materielnya AD/ART tersebut. Antara lain adanya pemalsuan nama pendiri dari 99 orang jadi 2 orang yang salah satunya masuk nama SBY yang bukan pendiri. Terkait pula masalah kewenangan tunggal SBY di dalam partai, terkait kewenangan Mahkamah partai yang diamputasi dan menjadi subordinasi Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi dan hal-hal lain," sambungnya.

Selanjutnya, Rahmad menyebut pihaknya juga meminta pengadilan untuk membatalkan kepengurusan DPP pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Meminta PN membatalkan Akta Notaris AD/ART 2020 beserta susunan pengurus DPP," ujarnya.

Selain itu, kubu Moeldoko juga meminta ganti rugi senilai Rp100 miliar. Menurutnya, uang itu nantinya akan diberikan ke seluruh DPD dan DPC Partai Demokrat.

"Meminta Kubu AHY ganti rugi 100 milyar rupiah dan uang itu kami berikan ke seluruh DPD dan DPC se Indonesia yg selama ini sudah nyetor ke Pusat," tuturnya.

TAG TERKAIT :
PN Jakarta Pusat AHY Politk Moeldoko Demokrat Kubu Moeldoko AD/ART Demokrat 2020

Berita Lainnya