News

Jokowi Tak Ajak KPK Tagih Utang BLBI Rp 108 Triliun

Anas Baidowi - 10/04/2021 00:23
Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Beritacenter.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021, membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Namun, KPK yang beberapa waktu lalu menerbitkan SP3 untuk kasus BLBI tak dilibatkan dalam proses penagihan tersebut. Hal itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud Md melalui ewat akun Twitter-nya,

"Dalam keppres tersebut, ada lima menteri ditambah Jaksa Agung dan Kapolri, yang ditugasi mengarahkan Satgas untuk melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan agar segera jadi aset negara," ujar Mahfud Md lewat cuitannya seperti dilihat Beritacenter.COM, Jumat (9/4/2021) (ejaan dalam kutipan di berita ini telah disesuaikan).

Baca juga: 

Mahfud mengatakan, satgas tersebut bakal bertugas memburu aset terkait utang BLBI yang nilai utang perdatanya mencapai Rp 108 triliun.

"Kini pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset karena utang perdata terkait BLBI, yang jumlahnya lebih dari Rp 108 triliun," ujarnya.

Mahfud turut menyinggung SP3 kasus dugaan korupsi terkait BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih yang diterbitkan KPK. Dia mengatakan kasus itu disetop KPK sebagai konsekuensi vonis lepas terhadap eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus BLBI.

"Rilis SP3 oleh KPK untuk Sjamsul Nursalim dan Itjih dalam kasus BLBI (konpres KPK tanggal 1/4/21) memancing riuh. SP3 itu adalah konsekuensi dari vonis MA bahwa kasus itu bukan pidana," kata Mahfud.

Sebelumnya, masyarakat dihebohkan dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK untuk perkara BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim. Kasus tersebut diketahui telah membuat negara merugi reatusan triliun rupiah.

 

TAG TERKAIT :
KPK Berita Center Kasus BLBI Satgas Tagih Utang BLBI

Berita Lainnya