Nasional

KPK Buka Peluang Kembali Jerat Sjamsul Nursalim dan Istrinya di Kasus BLBI

Baharuddin Kamal - 13/04/2021 09:50
Gedung KPK.

Beritacenter.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim tak serta merta menutup ruang lembaga antirasuah mengusut kasus yang terkait BLBI.

KPK membuka peluang untuk menjerat Sjamsul dan Itjih atau pihak lain terkait BLBI jika ditemukan bukti permulaan yang cukup. Sebab, penyidikan itu dihentikan sebagai konsekuensi atas putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) melepaskan Syafruddin dari segala tuntutan hukum.

"Ini adalah memutus, bahwa untuk yang perkara bersama dengan SAT itu sudah dihentikan, tetapi untuk perbuatan lain seandainya kita menemukan bahwa selain ada mispresentasi, ternyata ada, misalnya penggelembungan, mark up, atau penaikkan nilai aset-aset yang terpisah dari perbuatan SAT, itu masih perbuatan yang terbuka, bisa dilakukan proses hukum," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya, Selasa (13/4/2021).

Lembaga superbody ini juga membuka diri terhadap setiap masukan atau informasi dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi. KPK akan mendalami setiap informasi tersebut.

"Artinya kita tidak akan kemudian terbatas dengan azas ne bis in idem karena perbuatannya terpisah. Tapi kalau perbuatan yang bersama-sama dengan SAT, kita harus hormat dan taat kepada putusan kasasi SAT," tambahnya.

Untuk itu, KPK membuka diri terhadap setiap masukan atau informasi dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi. KPK bakal mendalami setiap informasi tersebut.

"Kalau ternyata baik KPK ataupun pihak atau publik bisa memberikan kontribusi baru bahwa ternyata ada perbuatan lain selain yang dinyatakan dan sudah diputus oleh kasasi maka sesungguhnya ini masih terbuka asalkan konstruksinya adalah perbuatan tunggal tidak berkaitan lagi dengan SAT atau perbuatan lain yang di luar dari yang sudah diputuskan oleh kasasi. Itu yang perlu dikoridori," kata Ghufron.

Dalam kesempatan sama, Ghfuron kembali menjelaskan alasan pihaknya menerbitkan SP3 terhadap Sjamsul dan Itjih. Ditegaskan Ghufron keputusan itu tidak terlepas dari putusan Kasasi MA terhadap Syafruddin yang didakwa bersama-sama Sjamsul dan Itjih.

Dalam putusannya, kata Ghufron, MA menilai, Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut KPK. Namun, perbuatan itu bukan tindak pidana.

Selain itu, tekan Ghufron, putusan MA menyebut tidak adanya kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana. Kalau pun ada kerugian negara harus dianggap kerugian tersebut sebagai kerugian dalam perspektif pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerdata. Pasal tersebut menyebutkan setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

"Sehingga apakah mungkin dilakukan upaya hukum lain untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian negara tersebut, dalam perspektif pidana sekali lagi itu sudah tidak ada," ujarnya.

Ghufron menambahkan, pemulihan kerugian keuangan negara bisa dilakukan dalam perspektif keperdataan. Dengan begitu, pihak yang dapat menggugat secara keperdataan adalah Kejaksaan Agung.

"Tapi pelaksanaannya dari Jaksa negara yaitu teman-teman dari Kejaksaan Agung RI," imbuhnya.

TAG TERKAIT :
KPK Berita Center Komisi Pemberantasan Korupsi Kasus BLBI Kasus BLBI SP3 Satgas BLBI

Berita Lainnya