Opini

Jokowi Ngamuk! Nyatakan Perang Kepada Pencuri Aset Negara

Indah Pratiwi - 13/04/2021 15:00
oleh : Agung Wibawanto
FOKUS : Dana BLBI

Bagaimana jadinya jika sebuah kasus pidana korupsi dinyatakan tidak terbukti kemudian dibebaskan dari tuduhan? Hal ini yang tengah terjadi pada kasus BLBI. KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Perkara (SP3) terhadap pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istri-nya Itjih Nursalim.

SP3 tersebut adalah SP3 pertama sepanjang berdirinya institusi penegak hukum tersebut, dan mendapat landasan hukum berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2019 tentang Revisi UU KPK, "Mari diingat, Samsul N dan Itjih dijadikan tersangka oleh KPK bersama eks Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung (ST)," ucap menkopolkam, Mahfud MD.

"ST dijatuhi pidana korupsi oleh PN, 13 tahun plus denda 700 juta dan diperberat oleh PT menjadi 15 tahun plus denda Rp 1 M. Tapi MA membebaskan ST dengan vonis, kasus itu bukan pidana," lanjutnya. KPK, tambah dia, telah mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi tersebut, namun PK itu tak diterima oleh MA.

"KPK mengajukan PK atas vonis MA yang membebaskan ST tanggal 9 Juli 2019 itu tapi PK itu tidak diterima oleh MA. ST tetap bebas dan Samsul N - Itjih ikut lepas dari status tersangka karena perkaranya adalah 1 paket dengan ST (dilakukan bersama). Tanggal 6 April 2021 Presiden mengeluarkan Keppres," katanya.

Keppres yang dimaksud adalah Kepres No. 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, "Di dalam Keppres tersebut ada 5 menteri ditambah Jaksa Agung dan Kapolri yang ditugasi mengarahkan Satgas untuk melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan agar segera jadi aset negara," ujar Mahfud.

Seperti diketahui pula, sejak setahun lalu KPK telah secara tegas menolak gagasan dibentuknya kembali Tim Pemburu Koruptor (TPK) yang dianggap akan tumpang tindih dengan KPK sendiri. Namun berkaca dari kasus BLBI, sepertinya KPK tidak dapat berbuat banyak selain mengeluarkan SP3.

Rupanya hal ini membuat geram Presiden Jokowi. Dalam hal ini Presiden tidak dapat memerintahkan KPK untuk melakukan "extra ordinary" terhadap kasus tersebut, disebabkan KPK adalah lembaga independen tidak berada di bawah Presiden (super body). Untuk itu Jokowi membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI dengan tidak melibatkan KPK.

Selain kasus BLBI, sepertinya Jokowi juga tengah menyatakan "perang" kepada oknum pencuri aset negara. Sudah banyak aset negara yang selama ini dinikmati oleh oknum penjabat, diambil-alih Jokowi. Menkeu Sri Mulyani diperintahkan untuk membuat net pembukuan atas semua aset-aset negara itu, ada di mana, nilainya berapa, siapa yang menguasai, dan seterusnya.

Jokowi juga tidak pandang bulu siapa pun 'pemilik' sementara aset tersebut, prinsipnya harus dikembalikan kepada negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Mau ia keluarga penguasa orba (Cendana), mantan presiden ke 6 (Cikeas), bahkan pembantunya sendiri di kabinet kerja, Prabowo, jika masih memiliki aset berupa tanah yang tidak dikelola produktif.

Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto

TAG TERKAIT :
Jokowi Joko Widodo Kasus BLBI Jokowi Hebat Jokowi Orang Baik Jokowi Orang Hebat Jokowi Presiden Ku Jokowi Tegas Jokowi Orang Tegas Satgas BLBI TMII Direbut Jokowi Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI Tim Pemburu Koruptor (TPK) Jokowi Tagih Utang Dana BLBI

Berita Lainnya

ALGORITMA NIKEL

Opini 07/05/2021 17:00

ORTODOKSI ISLAM

Opini 06/05/2021 18:10

ORBA REBORN

Opini 05/05/2021 18:15