Opini

Warung Makan Dilarang Buka Siang Takut Ganggu Puasa, Lemah Banget Iman Lu?

Indah Pratiwi - 21/04/2021 08:45
Oleh : Agung Wibawanto

Pemerintah Kota Serang, Banten, melarang restoran, rumah makan, warung nasi, dan kafe berjualan pada siang hari selama bulan Ramadan. Hal ini tertuang dalam Himbauan Bersama Nomor 451.13/335-Kesra/2021. Kebijakan kontroversial ini menimbulkan protes masyarakat karena dianggap melanggar hak asasi manusia.Alasannya agar umat muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan kusuk. Tercipta saling menghargai hingga terjaga toleransi antar umat beragama. Sebenarnya di mana toleransinya? Bukan toleransi tapi memaksakan kehendak mayoritas. Toleransi itu jika yang mayoritas memberi kelonggaran kepada minoritas.

Mereka yang tidak berpuasa, baik karena non muslim, sedang berhalangan, sakit ataupun musafir, yang jumlahnya lebih sedikit yang harusnya dihargai dengan diperbolehkan membeli makanan jika tidak sempat atau tidak bisa memasak sendiri di rumah. Apalagi terutama mereka para buruh kasar yang tengah bekerja dan membutuhkan makan. Melarang berjualan dan membeli makan di warung di siang hari saat bulan ramadhan juga mematikan pendapatan rakyat kecil pemilik warung, terlebih di masa pandemi ini. Pemerintah yang mengeluarkan kebijakan seperti ini justru melanggar hak asasi manusia. Kecuali bagi daerah istimewa yang memang menerapkan syariat Islam seperti di Aceh.

Kemenag pun merespon keras terhadap kebijakan kontroversial Pemkot Serang ini. Juru Bicara Kementerian Agama, Abdul Rochman, menilai kebijakan Pemerintah Kota Serang, Banten, yang melarang restoran, rumah makan, warung nasi, dan kafe berjualan di siang hari selama Ramadan sangat berlebihan. Menurut dia, hal ini jelas membatasi akses sosial masyarakat dalam bekerja atau berusaha.Apalagi keberadaan rumah makan di siang hari juga dibutuhkan bagi umat yang tidak berkewajiban menjalankan puasa. “Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip moderasi dalam mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, dan cenderung berlebih-lebihan,” tandas Adung, sapaannya, di Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Dia menegaskan larangan berjualan yang tertuang dalam kebijakan tersebut diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia terutama bagi orang atau umat yang tidak berkewajiban menjalankan puasa Ramadan, aktivitas pekerjaan jual beli, dan berusaha. Secara hukum, lanjut Adung, Himbauan Bersama tersebut juga bertentangan dengan peraturan di atasnya. Yaitu, bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. “Saya harap ini bisa ditinjau ulang. Semua pihak harus bisa mengedepankan sikap saling menghormati.

Bagi mereka yang tidak berpuasa, diharapkan juga bisa menghormati yang sedang menjalankan ibadah puasa.””Sebaliknya, mereka yang berpuasa agar bisa menahan diri dan tetap bersabar dalam menjalani ibadah puasanya,” kata Adung, yang juga Staf Khusus Menteri Agama ini. Berpuasa itu memang mengalami banyak godaan, justru di situ keimanan dan ketaqwaan seorang muslim diuji. Apakah ia puasa hanya menahan haus dan lapar atau karena taqwa kepada Alloh SWT? Jika warung makan dianggap bisa mengganggu orang berpuasa lalu membatalkan puasanya, maka lemah sekali keimanan orang tersebut. Jika pun ia membatalkan puasanya, maka itu menjadi urusan dia kepada Alloh SWT.

Setiap muslim akan menanggung beban dosa nya masing-masing. Bukan kok menjadi tanggungjawab orang lain.

Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto

TAG TERKAIT :
Bulan Puasa Serang Puasa ramadhan Pemkot Serang Puasa Ramadhan 2021 Puasa 2021

Berita Lainnya