Nasional

Pemerintah Sebut KKB Papua Sebagai Teroris, Begini Respon Komisi III DPR RI

Lukman Salasi - 30/04/2021 14:43
FOKUS : KKB Papua

BeritaCenter.COM – Komisi III DPR RI memberikan respon terkait label terorisme yang disematkan pemerintah terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Anggota Komisi III DPR F-PPP, Arsul Sani mengaku sepakat dengan keputusan pemerintah tersebut. Dia beralasan KKB ini tidak hanya melukai TNI, Polri hingga sipil, namun juga melakukan sejumlah teror kepada masyarakat sipil.

"Komisi III mendukung keputusan pemerintah untuk menetapkan KKB itu sebagai pelaku terorisme. Setidaknya ada dua alasan, KKB sejak beberapa waktu belakangan ini tidak saja menyerang aparatur negara baik TNI, Polri maupun sipil, tetapi juga sudah melakukan perbuatan-perbuatan teror terhadap rakyat sipil biasa yang tidak terkait dengan TNI dan Polri. Kita sudah sama-sama melihat mereka melakukan penculikan, pembunuhan, perampokan, pembakaran dan perusakan terhadap orang sipil dan aset mereka," kata Arsul, Kamis (29/4/2021).

Tak hanya itu, Arsul menyebut tindakan-tindakan KKB Papua ini juga memenuhi unsur-unsur yang ada dalam UU teroriume. Sehingga menurutnya UU terorisme harus diterapkan kepada kelompok tersebut.

"Dari sisi rumusan UU Terorisme maka tindak kriminal mereka memenuhi unsur-unsur yang ada dalam UU Terorisme, sehingga kalau tidak dikenakan tindakan tersebut sementara kelompok lain dikenakan maka dianggap ada ketidakadilan atau perbedaan perlakuan hukum," ucapnya.

Sependapat dengan Arsul, anggota Komisi III F-PKB, Jazilul Fawaid juga sepakat dengan label teroris terhadap KKB. Menurutnya KKB mesti ditumpas dengan tindakan keras dan terukur lantaran menebar ketakutan dan kekerasan kepada masyarakat.

"Kita sepakat KKB mesti ditumpas, apapun labelnya. KKB dapat saja dikategorikan teroris sebab menebar ketakutan dan kekerasan bahkan pembunuhan. Hemat saya perlu tindakan yang keras dan terukur agar tidak muncul tindakan yang mengancam ketertiban dan kedaulatan negara," ujarnya.

Berbeda dengan dua anggota di atas, anggota Komisi III F-PKS, Achmad Dimyati Natakusumah tidak sepakat dengan keputusan pemerintah melabeli KKB dengan teroris. Dia melihat keputusan pemerintah tersebut lantaran sudah frustasi menghadapi KKB.

"KKB sebetulnya dengan teroris ya berbeda ya, teroris itu lebih condong kepada ini ya, dia tidak berhadapan itu, teroris lebih condong ke pengeboman dan tidak ada korpsnya itu loh. Tapi itu tadi ya karena memang sudah mungkin frustasi ya, yaudahlah dilabel teroris biar cepet beres ini. Biar cepet tuntas gitu," ucapnya.

Dimyati menilai berbahaya jika sekelompok orang yang menggunakan senjata lantas dikatakan sebagai teroris. Menurutnya perlakuan terhadap kelompok bersenjata dengan teroris akan berbeda.

"Negatifnya ini berbahaya kalau semua teroris gitu loh, semua ini, ini kriminial bersenjata kan macem-macem, kalau ada geng-geng yang pakai sajam, pakai golok, banyak tuh kelompok-kelompok itu kan, apa itu nanti dinyatakan teroris juga? Memang harus pendekatan kepada persuasif pembinaan, kalau teroris ya harus pembasmian, kalau teroris harus dimusnahkan, dibasmi, dihukum, kalau kelompok itu dibina, ada pembinaan pengayoman, penangnanya lebih kepada preventif, restoratif itu," ujarnya.

Tak hanya itu, anggota Komisi III F-NasDem, Taufik Basari juga berpendapat bahwa pelabelan teroris kepada KKB bisa memiliki konsekuensi hukum dan politik. Tak hanya itu, menurutnya pelabelan teroris ini nantinya akan menyulitkan untuk memisahkan antara kombatan dengan masyarakat sipil.

"Ada konsekwensi hukum dan politik terhadap masing-masing penggunaan istilah yang diberikan, pelabelan teroris ini justru akan menyulitkan pemisahan antara kombatan dengan masyarakat sipil dalam penanganannya," ungkapnya.

"Saya berharap agar Polisi dan TNI selalu bertindak profesional, berpedoman kepada hukum dan HAM serta berhati-hati dan cermat dalam menggunakan senjata agar tidak ada korban sipil yang terdampak. Di sisi lain, pemerintah tetap harus menggunakan pendekatan dialog yang humanis dengan masyarakat Papua karena dialog ini diharapkan dapat memberikan penyelesaian yang lebih bermartabat dan bersifat jangka panjang," lanjut dia.

TAG TERKAIT :
Teroris Berita Center Komisi III DPR RI Pemerintah KKB Papua KKB Teroris Label Teroris Respon Komisi III DPR RI

Berita Lainnya