Nasional

KPK Minta Mensos Risma Bijak Gunakan Anggaran Darurat Bencana

Baharuddin Kamal - 30/04/2021 18:35
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Beritacenter.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghimbau kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran darurat bencana. Sebab, anggaran darurat bencana tidak direncanakan di awal.

"Kemudian terkait dengan kondisi darurat, yang namanya darurat itu tentu kegiatannya belum dianggarkan. Tidak ada perencanaan dari awal itu, baru darurat. Tetapi ketika suatu kegiatan itu dianggarkan, tercantum dalam APBN atau APBD, nggak bisa lagi itu dikatakan darurat," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (30/4/2021).

Dia mencontohkan, seperti pandemi virus corona di tahun 2020 yang masuk dalam bencana non alam. Alex menyebut di tahun 2019, tidak ada anggaran terkait pandemi.

"Harusnya pengadaannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini darurat, kemarin itu misalnya terjadi Covid, kita kan tidak mengantisipasi tahun 2019 ketika disusun anggaran nanti tahun 2020 Indonesia itu akan ada bencana non alam Covid, nggak ada anggarannya itu," kata Alex.

"Makanya waktu itu kan pemerintah meminta ya ada alokasi anggaran, karena kebutuhannya juga mendesak semua dilakukan dengan cepat. Itu tadi prinsipnya keselamatan masyarakat harus diutamakan," lanjut Alex.

Maka dari itu, lanjut Alex, saya menghimbau agar Mensos dapat bijak menggunakan anggarannya. Termasuk proses pengeluaran anggaran.

"Makanya waktu itu penunjukan APD, termasuk peralatan swab semua dilakukan dengan PL (penunjukkan langsung). PL pun ada ketentuannya, nggak asal nunjuk," ujarnya

"Artinya perusahaan yang dituju juga jelas, merek yang bergerak di bidangnya jangan sampai pengadaan APD tapi yang ditunjuk perusahaan sembako. Kalau itu yang terjadi nanti terjadi rente," tambahnya.

Lebih lanjut, Alex juga mengingatkan agar Kemensos sebaiknya langsung menunjuk perusahaan yang menyiapkan sembako secara langsung. Sehingga tidak melalui perantara, demi efisiensi.

"Perusahaan yang ditunjuk tidak akan mengerjakan sendiri, karena dia tidak mempunyai kemampuan. Lalu nanti akan menunjuk perusahaan lain A, terus menunjuk perusahaan C. Padahal bisa langsung nunjuk C engga usah lewat A dan B. Meskipun darurat tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah pengadaan barang yang efisien. Saya kira itu untuk mitigasi," jelasnya.

TAG TERKAIT :
KPK Berita Center Menteri Sosial Tri Rismaharini Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Anggaran Darurat Bencana

Berita Lainnya