Nasional

Eks Komisioner Kompolnas Sebut Penilaian KontraS soal Virtual Polisi Tidak Tepat

Lukman Salasi - 17/05/2021 11:26

BeritaCenter.COM - Mantan Komisioner Kompolnas, Andrea H Poeloengan merespon catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terhadap 100 hari kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Andrea tidak sepakat dengan catatan yang dirilis oleh KonstraS mengenai pembelakukan virtual police yang dianggap menjadi alat represi baru di dunia digital.

Ia mengatakan bahwa Peringatan Virtual Polisi (PVP) yang menjadi gagasan atau ide Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan suatu kebijakan yang tepat dalam rangka ultimum remidium yang dilakukan di era yang telah didominasi oleh media sosial.

“Faktanya saat ini orang bebas berbicara dan berkomentar terkait postingan atau hal apapun yang sering kali berpotensi dan bahkan telah berakibat memunculkan friksi dan provokasi hingga konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban baik dunia maya maupun dunia nyata,” kata Andrea H Poeloengan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/5/2021).

Yang perlu diketahui, kata Andrea, dalam proses PVP hanya ditargetkan khusus pada konten-konten yang berisi ujaran kebencian berdasarkan SARA berpotensi melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE. Selain itu, lanjutnya, pelaksanaan PVP ada mekanismenya.

“Pertama, polisi Minta Pendapat Ahli (menghindari subyektifitas). Kedua, polisi berikan pesan peringatan pertama. Ketiga, polisi berikan pesan peringatan kedua. Keempat, polisi lakukan panggilan klarifikasi. Kelima, penindakan berdasarkan Restorative Justice,” paparnya.

Mantan Komisioner Kompolnas 2016-2020 ini menegaskan bahwa PVP dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar dapat menjaga ruang siber yang bersih, sehat dan produktif, mengurangi dampak buruk dari liberalisasi demokrasi digital.

“Terlebih selama ini PVP faktanya dilakukan dengan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat warganet Indonesia, dengan tidak menindak secara serampangan (ada mekanisme PVP) terhadap akun-akun medsos, namun hanya menarget terhadap akun- akun tertentu (diduga melanggar UU ITE/SARA) yang dapat menjadikan ruang siber tidak sehat dan menimbulkan provokasi, sehingga berpotensi terjadi konflik dan terhambatnya pembangunan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

“Untuk itu, apa yang disampaikan oleh Kontras tidaklah tepat. Karena fakta yang dapat diaudit kinerjanya oleh lembaga pemerintah yang berwenang bahwa PVP dilaksanakan atas dasar untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pendekatan preemtif dan preventif sehingga meminimalisir penegakkan hukum/ultimum remedium sebagai upaya paling terakhir,” tegas Andrea.

Diakuinya juga, walaupun hal tersebut belum sempurna akan tetapi upaya kuat Polri untuk jauh menjadi lebih baik dalam melindungi, mengayomi dan melindungi (Linyomyan) dan melakukan Penegakan Hukum sebagai upaya yang sangat terkahir (ULTIMUM REMEDIUM) sudah tercermin jelas dalam menginplementasikan Police 4.0.

“Dalam melakukan moderinisasi bukan saja teknologi tetapi juga cara berpikir dan bertindak Polri yang lebih Humanis, yang dilakukan secara bertahap oleh Polri, yang seharusnya tidak patut dinafikan oleh siapapun,” pungkasnya.

TAG TERKAIT :
Berita Center Andrea H Poelongan Eks Komisioner Kompolnas Peringatan Virtual Polisi (PVP) 100 Hari Kinerja Kapolri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Catatan KontraS

Berita Lainnya