Nasional

Jawab KontraS, Polri Tidak Pandang Bulu dalam Penanganan Kerumunan

Lukman Salasi - 17/05/2021 12:55
FOKUS : Polri

BeritaCenter.COM - Aparat kepolisian bertindak profesional dan tidak pandang bulu dalam menjalankan tugasnya melakukan penanganan terhadap kasus-kasus kerumunan di tengah pandemi COVID-19.

Demikian ditegaskan Mantan Komisioner Kompolnas, Andrea H Poeloengan menjawab catatan atau penilaian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terhadap 100 hari kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Andrea menjelaskan, sebagai pelaksana penegakan hukum Polri telah serius dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan memasukkan kedalam program PRESISI pada 2 (dua) kegiatan yaitu meningkatkan kegiatan kepolisian dalam penanganan covid 19 dan menguatkan peran Polri dalam Satuan Tugas penanganan Covid 19.

“Polri dengan bijak telah melaksanakan apa saja yang menjadi kebijakan dari Satgas Penanganan Covid-19 ataupun dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN),” jelas Andrea dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu (16/5/2021).

Kemudian, kata Andrea, berdasarkan evaluasi Operasi Aman Nusa II pada 18 Mei 2020 saja Polri dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 Polri tekah melakukan pembubaran massa sebanyak 1.357.361 kali, Penyemprotan diisinfektan sebanyak 1.497.108 kali dan melaksanakan edukasi atau himbauan kepada masyarakat sebanyak 4.597.970 kali.

“Artinya, Polri tak akan main-main dan sangat serius dalam melakukan penindakan tersebut yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid- 19 yang selama ini dilakukan bersama komponen Satgas Penanganan Covid-19 ataupun dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN),” ujarnya.

Keseriusan Polri dalam penanganan kerumunan diamanatkan oleh Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Polri juga pernah mengeluarkan maklumat Nomor Mak/2/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Korona (Covid-19).

“Dengan demikian Kepolisian bisa menggunakan diskresinya untuk membubarkan kerumunan massa secara persuasif dan humanis,” sambung Andrea.

Menurut Komisioner Kompolnas 2016-2020 ini, Polri telah melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum dengan menindak tegas para pelanggar dalam kerumunan massa, termasuk penyelenggaraan aksi-aksi pada hari tertentu.

“Hal ini Polri membubarkan aksi tersebut bukan berarti membatasi hak sipil untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan kebebasan berpendapat, namun terdapat hak-hak orang lain untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyebaran Covid-19. Beberapa aksi buruh yang memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang undangan dikawal Polri dengan baik ataupun faktanya buruh dan polri saling apresiasi seperti aksi di Kalbar atau di Tanjung Priok, Jakarta Utara,” terangnya.

Jadi, kata Andrea, berdasarkan keseriusan Polri tersebut sebagai bagian dari Satgas Penanganan Covid- 19 ataupun dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), “menunjukkan bahwa Polri tidak pandang bulu dalam melakukan penindakan terhadap kasus-kasus kerumunan massa dan dasar tindakaannya sesuai dengan amanat undang-undang sehingga secara legal dapat bertindak tegas untuk melakukan pembubaran terhadap kerumunan massa agar memutus rantai penyebaran Covid-19,” tandas Andrea.

TAG TERKAIT :
POLRI Pandemi COVID-19 Eks Komisioner Kompolnas 100 Hari Kinerja Kapolri Catatan KontraS Penanganan Kerumunan

Berita Lainnya