Nasional

Begini Penjelasan Pemerintah soal Rencana Jasa Pendidikan Kena PPN

Anas Baidowi - 11/06/2021 09:44
Ilustrasi siswa

Beritacenter.COM - Pemerintah melalui Kementerian keuangan memastikan rencana pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan tidak akan merugikan rakyat.

"Untuk jasa pendidikan, pemerintah juga sudah mempertimbangkan segala sesuatunya ketika akan mengambil sebuah kebijakan, terutama yang menyangkut harkat hidup orang banyak, sehingga kebijakan tersebut tidak mungkin akan menyakiti rakyatnya, termasuk terkait jasa pendidikan. Mengenai detailnya masih belum dapat dijelaskan keseluruhannya karena belum dibahas dengan DPR," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kemenkeu, Neil Madrin Noor lewat pesan singkat, Jumat (11/6/2021).

Dalam pemungutan pajak atas objek-objek pajak, jelas Neil, pemerintah akan selalu memperhitungkan aspek keadilan. Selain itu, penerapannya juga menunggu pulihnya ekonomi nasional.

"Rencana pengenaan PPN merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak ke depannya, namun perlu digarisbawahi bahwa pemajakan atas objek-objek baru akan selalu memperhitungkan aspek keadilan dan penerapannya menunggu ekonomi pulih serta akan dilakukan secara bertahap," tuturnya.

Neil menjelaskan, rencana pemungutan pajak pada jasa pendidikan tersebut masih dalam tahap rancangan. Terkait rencana tersebut, lanjut Neil , belum ada pembahasan lebih lanjut dengan DPR RI.

"Pemerintah sudah menyampaikan Rancangan Undang-undang KUP (RUU KUP) ke DPR dan sampai hari ini belum bahas secara detail substansinya di rapat paripurna. Sehingga belum dapat melakukan penjelasan ke publik," kata Neil.

Lagipula, kata Neil, saat ini pemerintah juga masih fokus memulihkan ekonomi nasional. Karena itu, dia memastikan, pemerintah tidak akan mengambil kebijakan yang dapat berdampak buruk pada pemulihan ekonomi.

"Untuk saat ini pemerintah masih fokus dalam pemulihan ekonomi nasional dan hal tersebut akan menjadi tema utama pemerintah di tahun ini. Sampai hari ini pemerintah menggunakan seluruh instrumen APBN untuk digunakan dalam proses memulihkan ekonomi, dengan demikian hal-hal yang dapat berdampak buruk pada pemulihan ekonomi tidak mungkin dilakukan," papar dia.

"Di masa pandemi, pajak diarahkan sebagai stimulus, dikarenakan dalam satu sisi penerimaan negara tertekan, namun di sisi lain belanja negara juga meningkat tajam, sehingga pemerintah harus mendesain kebijakan yang bisa menjamin keberlanjutan di masa yang akan datang," sambung Neil.

TAG TERKAIT :
Berita Center Pajak PPN 12% PPN PPN Jasa Pendidikan

Berita Lainnya