Opini

Hindari Senasib SBY, Persiapan Jokowi Hadapi Pasca 2024

Indah Pratiwi - 16/06/2021 17:00
(Penulis: Ninoy Karundeng)
FOKUS : Jokowi

Jokowi menghindari nasib seperti SBY. Namun strategi dan tantangan yang dihadapi sangat berbeda. Jika gagal mengantisipasi secara strategis, Jokowi bisa mengalami penderitaan seperti SBY. Bahkan lebih parah.

Tak ada di sejarah NKRI. Presiden dikenang membangun Candi Hambalang. Padahal yang dibikin adalah pusat olahraga. Menyesakkan. Tidak layak seorang presiden diingat begitu. Akibat: ngunduh wohing pakerti. Kamu menanam akan kau tuai hasilnya.

Nasib SBY benar-benar mengenaskan. Rasa kehormatan akan kekuasan SBY membelenggunya sampai ke sumsum tulang. Tak ada ruang membangun negeri; mangkrak di mana-mana. SBY menerapkan kekuasaan akibat dirasuki post power syndrome.

Pernah SBY safari pamer, bahwa era SBY lebih makmur. Dia mendelegetimasi Jokowi yang baru berkuasa seumur jagung. Jokowi foto di Candi Hambalang: kehancuran total kehormatan sebagai Presiden. Tamat. Tanpa sisa. Sampai sekarang.

Bagaimana membangun kehormatan? Untuk membentengi Ibas yang belepotan? Ibas juga disebut dalam sidang pengadilan?

Cuma ada satu jalan. SBY menguasai partai politik: Partai Demokrat. Demokrat adalah benteng terakhir kehormatannya. Dia bangun dinasti di Demokrat: dekap di dada partai gurem itu.

Beda dengan Jokowi, SBY tidak menanam sebar kebahagiaan. Contohnya. Konon SBY janjiin kasih rumah bagi sopirnya. Udah lebih 10 tahun belum diwujudkan. Pelit bener sama anak buah. Semoga saya salah. SBY telah membelikan rumah.

SBY gagal memimpin. Tanpa SBY pun negara jalan. Dijalankan oleh bandit dan mafia. Korupsi gila-gilaan faktanya: Asabri, Jiwasraya, Hambalang, TPPI, E-KTP, Century, dan proyek energi mangkrak – tapi duit sudah melayang.

Dalam konteks Presiden Jokowi, kondisi menyaratkan Jokowi untuk bertindak bijaksana. Jokowi seorang sipil. Bung Karno yang sipil dikuyo-kuyo. Dihabisi oleh eyang Presiden Soeharto. Gus Dur mengalami nasib sama. Megawati pun dikibuli oleh SBY; jadi dendam akut.

Jokowi sadar tentang itu. Jokowi cerdas. Dia rekonsiliasi politik dengan Prabowo. Suka tidak suka. Prabowo militer, punya pendukung die hard. Militer memiliki jiwa korsa super kuat.

Ketika Prabowo dihajar soal Alutsista, yang sejatinya program dari visi Presiden untuk menggasak mafia alutsista, kekuatan pendukung Prabowo muncul. Sebagai upaya memodernisasi alutsista dengan alih teknologi militer. Dan, Jokowi menjadi pelihat peristiwa: “Benar strategi saya.”

Untuk pasca 2024 Jokowi, publik bisa memahami sulitnya Presiden Jokowi menentukan Panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto. Karena Jokowi deket dia, lalu memikirkan setelah Hadi pensiun mau dikemanakan. Duta Besar boleh. Menteri boleh. Singkirkan dari menteri yang jeblok. Misalnya Muhammad Lutfi. Lalu geser lainnya. Beres.

Jokowi harus menentukan Panglima TNI berdasarkan prestasi dan kebutuhan. Bukan urut kacang ala SBY.

Dengan keadilan dan zero enemy, rotasi per matra, apakah lantas SBY menjadi orang terhormat sekarang? Tidak. SBY malah dikenal sebagai politikus. Nasib bener!

Jokowi harus ingat. Rekonsiliasi politiknya berbuah. Seluruh kekuatan militer bersatu mendukung Jokowi. Faksi Gatot Nurmantyo tak terpancing melawan Prabowo. Ketika seluruh kekuatan teroris FPI dihancurkan Jokowi, semua mendukung. Soal Alutsista, Gatot mendukung. Karena Prabowo kuat: militer.

Memang. Kalau udah kuasa: rakus. Sifat alami. Mau pensiun pun incar kekuasaan. Yang masih duduk bertahan mati-matian. Kekuasaan candu. Contohnya SBY, tadi. Mau cari kehormatan berkuasa abadi. Malah terjerembab ke Candi Hambalang.

Jokowi jelas bingung. Untuk mengakomodasi setiap keinginan, keserakahan: bukan kebutuhan. Ini yang tidak dipahami publik. Maka untuk menunjuk misalnya Panglima TNI, Jokowi harus mengingat Pasca 2024: membuat cantolan kekuatan militer.

Kepusingan Jokowi bertambah. Karena partai politik sudah tidak butuh dirinya. Maka dia sadar. Relawan yang diundang. Dipupuk. Dipangku. Disayang. Langkah ini bersifat politis.

Tak bermanfaat buat Jokowi. Jokowi sedikit merasa akan menggerakkan kapal besar Relawan. Itu adalah ilusi. Malah bisa jadi blunder yang menyisakan kebencian akut.

Contoh. Jika benar fenomena Puan dan Ganjar linier, maka ketika Jokowi mendukung Ganjar atau Anies, atau Prabowo yang dikehendaki publik, atau Anies, sementara parpol menginginkan yang tidak disukai Jokowi, konflik luka partai terjadi. Dan, endorsement Jokowi jadi malapetaka bagi dirinya!

Jokowi tak perlu membangun imej. Bahwa dia penting sebagai mantan Presiden RI. Bahkan untuk menentukan Presiden RI ke-8. Padahal sejatinya yang berkuasa menentukan capres adalah partai politik.

Maka Jokowi memercayai narasi organisasi Relawan, saat bersamaan banyak organ relawan kecewa, adalah blunder politik. Jangan sampai Jokowi ngunduh wohing pakerti: senasib dengan SBY.

Jokowi pasca 2024 menjadi Bapak Bangsa yang dicintai: tak usah mencampuri politik. Buang relawan.

TAG TERKAIT :
Jokowi Joko Widodo

Berita Lainnya