News

NasDem ke Pemprov DKI : Pengawasan Diperketat, Efektifkan Kebijakan WHF 75%

Aisyah Isyana - 21/06/2021 10:40

Beritacenter.COM - NasDem DKI meyebut pengawasan secara ketat penting diterapkan ditengah lonjakan kasus COVID-19 saat ini. Untuk itu, NasDem meminta Pemprov DKI untuk mengefektifkan kebijakan 75% work from home (WFH), sebelum menarik rem darurat.

"Kita lihat dulu ke depannya, tapi yang paling penting itu lah, tanggung jawab dengan diri kita sendiri. Ingatkan prokes di tengah masyarakat, pengawasan juga harus diperketat lagi. Jadi efektifkan dulu aja kebijakan seperti perkantoran 75 persen WFH, bagaimana yang sudah dikeluarkan kemarin efektifkan saja, pengawasan paling penting," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Nova Harivan Paloh, kepada wartawan, Minggu (20/6/2021).

Baca juga :

Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah sudah melakukan berbagai upaya maksimal guna menekan penyebaran Corona. Namun, hal itu itu kembali lagi ke kesadaran masing-masing orang.

Selain itu, Nova juga meminta Pemprov DKI untuk memberikan edukasi ke masyarakat soal bahaya COVID-19. Kemudian edukasi tentang pentingnya vaksin, hingga kekebalan tubuh masyarakat dapat tercapai.

"Memang semua yang sudah dilakukan pemerintah sudah luar biasa, dari masalah perawatan di beberapa RSUD yang gratis semua, kedua juga ada vaksin. Artinya sekarang ini jadi tanggung jawab masing-masing pribadi kita sendiri, kita tak bisa menyalahkan siapa-siapa, bagaimana kita jaga prokes, pola hidup harus sehat," ujarnya.

"Alangkah pentingnya kita kejar terus target vaksin kita ini datanya kan baru 3 jutaan, sekarang ini kan sudah ada tempat vaksin di mall dan lain-lain, bagaimana juga diberikan persepsi kepada masyarakat bahwa vaksin itu nggak berbahaya. Karena ketika saya menyampaikan terkait COVID di tengah masyarakat masih ada stigma kalau Corona itu bahaya nggak sih. Terus ketika saya turun di wilayah tertentu itu masih ada masyarakat tak pakai masker," lanjutnya.

Untuk diketahui, Komisi IX DPR sebelumnya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke pemerintah pusat. Hal itu dilakukan lantaran kasus COVID-19 di Jakarta terpantau kian meroket.

"Gubernur DKI harus menerapkan PSBB total, sebagaimana yang pernah diterapkan di Ibu Kota pada 16 Maret 2020 dan 14 September 2020. Sebab, kondisi penularan COVID-19 di DKI hari ini lebih parah dari kondisi sebelum Gubernur menerapkan dua PSBB sebelumnya," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris kepada wartawan, Minggu (20/6).

Dalam hal ini, Charles mempertanyakan alasan Gubernur Anies belum menarik rem darurat. Mengingat kasus COVID-19 di DKI sudah semakin gawat.

"Jika dalam kondisi penularan COVID-19 tergawat di DKI sekarang ini Gubernur tidak kunjung mengajukan permohonan PSBB total kepada pemerintah pusat, sebagaimana mekanisme aturan yang berlaku, maka dasar kebijakan Gubernur DKI pada dua PSBB sebelumnya menjadi pertanyaan buat publik. Kalau di awal pandemi dulu Gubernur Anies menjadi yang paling awal dan rajin menarik 'rem darurat' bagi wilayahnya, apa yang menjadi pertimbangan Anies sekarang belum melakukan hal yang sama, ketika Jakarta, provinsi yang dia pimpin, sedang dalam kondisi tergawatnya?" papar Charles.

TAG TERKAIT :
Nasdem Pemprov DKI Jakarta Virus Corona Pandemi COVID-19 Lonjakan COVID-19

Berita Lainnya