News

Minta Anies Ambil Keputusan Berani, PKS : Dukung Usulan DKI Lockdown 2 Pekan

Penanganan COVID mesti berbasis sains dan data faktual di lapangan. Dengan tren yang meningkat dan ada contoh kasus India, saya dukung usulan lockdown dua pekan untuk DKI Jakarta

Aisyah Isyana - 22/06/2021 09:45

Beritacenter.COM - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat mengambil keputusan berani terkait kondisi COVID saat ini. Dia mengaku mendukung usulan Jakarta lockdown selama dua pekan.

"Penanganan COVID mesti berbasis sains dan data faktual di lapangan. Dengan tren yang meningkat dan ada contoh kasus India, saya dukung usulan lockdown dua pekan untuk DKI Jakarta," kata Mardani kepada wartawan, Senin (21/6/2021).

Baca juga :

Menurutnya, rem darurat saja masih belum cukup untuk menangani penyebaran COVID-19 yang menggila di Jakarta. Untuk itu, dia menekankan agar lockdown diterapkan guna menekan mobilitas warga.

"Ini sebenarnya sejak awal sudah diajukan Gubernur DKI waktu 2020. Tidak cukup cuma rem, tapi memang harus menghentikan mobilitas. Jauh lebih efisien dan ekonomis ke depannya jika kita bisa lockdown untuk menghentikan mobilitas selama dua pekan ke depan," kata dia.

Mardani meminta Anies mengambil keputusan yang berani, karena akan sangat bahaya jika Pemprov DKI terlambat mengambil keputusan. "Terlambat ambil keputusan bisa berbahaya. Ambil keputusan berani untuk mencegah beban tidak terpikul," jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufida meminta pemerintah pusat agar tak kaku dengan kebijakan PPKM mikro. Menurutnya, pembatasan ketat penting diberlakukan saat ini.

"Pemerintah pusat sebaiknya tidak kaku pada kebijakan PPKM Mikro yang dalam praktiknya sulit untuk melakukan pengetatan. Kebijakan PPKM lebih cenderung berusaha menyeimbangkan antara fokus kesehatan dengan kepentingan ekonomi. Padahal, dalam situasi lonjakan kasus yang menyebabkan gelombang kedua COVID-19 di Indonesia ini, kebijakan pembatasan dalam bentuk PSBB ketat sangat diperlukan," kata Kurniasih saat dihubungi terpisah.

Sebagai upaya pengendalian lonjakan kasus COVID-19, Kurnisasih menekankan pembatasan harus diterapkan di daerah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial.

"Terutama pada daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatan sosial-ekonomi atau daerah tujuan wisata dan pendatang. Toh kebijakan PSBB ini masih dalam koridor UU Karantina Kesehatan. Opsi untuk melakukan PSBB ketat ini perlu diberikan kepada beberapa daerah tertentu yang membutuhkan pengendalian ketat karena lonjakan kasus yang tinggi," jelasnya.

TAG TERKAIT :
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan PKS Mardani Ali Sera Covid-19 Lockdown Lonjakan COVID-19

Berita Lainnya