Nasional

Jokowi Hanya Anggarkan Rp298 Triliun Untuk Belanja Militer

Anas Baidowi - 23/06/2021 16:06

Beritacenter.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya menganggarkan belanja militer US$20,7 miliar atau sekitar Rp298,08 triliun (kurs Rp14.400 per dolar AS) selama periode 2020-2024.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, angka yang disiapkan pemerintah dihitung dari umur teknologi militer yang akan dibeli selama 15 tahun. Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan dengan produk domestik bruto (PDB) saat ini.

"Kami ambil waktu sekitar 15 tahun, tapi karena teknologi 15 tahun, berapa kira-kira pertumbuhan ekonomi dan total PDB selama 15 tahun dan dapat angka," jelas Suharso dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (23/6).

Dia menambahkan, anggaran belanja militer Indonesia masih dibawah 1 persen dari PDB. Menurutnya, ada sekitar 30 negara yang alokasi belanja kebutuhan militer di bawah 1 persen terhadap PDB.

"Jadi termasuk negara-negara seperti Afrika, Amerika Latin, dan negara-nagara kecil. Indonesia sekarang nomor 16 hari ini dari total PDB dunia," katanya.

Sementara, rata-rata negara maju menganggarkan belanja militer di atas 1 persen dari PDB. Bahkan, beberapa ada yang di atas 2 persen dari PDB.

"Ada 1,5 persen dari PDB, ada juga yang di atas 1 persen. Tapi 30-an negara di bawah 1 persen," imbuh Suharso.

Suharso menjelaskan jumlah batalyon di Indonesia tak cukup untuk menjaga 514 kabupaten/kota. Sejauh ini, Indonesia hanya punya 300 batalyon.

"Saya baru tahu misalnya jumlah batalyon Indonesia tidak cukup untuk seluruh 514 kabupaten/kota," terang Suharso.

Sementara, ia juga merekomendasikan bahwa alat militer yang dibeli harus memiliki teknologi mumpuni. Artinya, bisa bertahan hingga tiga sampai lima tahun ke depan.

"Harus ada jaminan bahwa teknologi ini benar-benar teknologi terbaru juga," jelasnya.

Suharso menjelaskan jumlah batalyon di Indonesia tak cukup untuk menjaga 514 kabupaten/kota. Sejauh ini, Indonesia hanya punya 300 batalyon.

"Saya baru tahu misalnya jumlah batalyon Indonesia tidak cukup untuk seluruh 514 kabupaten/kota," terang Suharso.

Sementara, ia juga merekomendasikan bahwa alat militer yang dibeli harus memiliki teknologi mumpuni. Artinya, bisa bertahan hingga tiga sampai lima tahun ke depan.

"Harus ada jaminan bahwa teknologi ini benar-benar teknologi terbaru juga," jelasnya.

TAG TERKAIT :
Jokowi Berita Kriminal Indonesia Berita Center Presiden Jokowi

Berita Lainnya