Politik

Anies Diminta Tak Bermental Pengemis, TB Hasanuddin: 'Selama Ini Sudah Ada Dana Dari Pusat, Kenapa Masih Minta Sumbangan?'

Anas Baidowi - 03/07/2021 06:31

Beritacenter.COM - Pemprov DKI Jakarta tengah menjadi sorotan karena meminta sumbangan ke kedutaan besar asing di Jakarta. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menilai tindakan itu tidak etis karena pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana untuk penanganan Covid-19.

"Iya saya mengikuti kasus ini, ini sudah jelas tak etis apalagi dilakukan oleh lembaga pemerintah," kata TB Hasanuddin saat, Jumat (2/7/2021).

Pemprov DKI Jakarta mengirimkan surat kepada para Dubes yang berisi permintaan ajakan untuk ikut berkontribusi mengisi perabotan di Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Utara (Jakut) hingga ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan ekstensi RS penanganan Covid-19 di Jakarta.

Namun, surat berlogo Pemprov DKI Jakarta itu kini sudah ditarik, meski demikian TB Hasanuddin tetap heran, menurutnya selama ini pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana untuk keperluan penanganan Covid-19.


"Kenapa juga masih haruas minta sumbangan dari Kedutaan Asing?, selama ini kan pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana," ucapnya.

Pemprov DKI Diminta Tak Bermintal Pengemis

Anggota DPRD DKI Jakarta menyayangkan sikap Pemprov DKI terkait surat permintaan sumbangan ke dubes asing. DKI disebut bermintal seperti pengemis.

"Iya kalau aku ya Pemprov jangan punya mental pengemis, kepada negara-negara sahabat lagi," kata Ketua Fraksi PDIP DPRDK DKI Jakarta, Gembong Warsono, Jumat (2/7).

Dia tidak mempersoalkan jika DKI Jakarta mengajak warga DKI Jakarta untuk berkolaborasi bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19. Namun tidak etis jika permintaan itu ditujukan kepada negara tamu di Indonesia.

"Prinsipnya jangan jadi punya mental pengemis lah, jangan mental pengemis lah, kalau bahasanya sekali lagi kolaborasi yang ingin diciptakan oleh pemprov tapi kolaborasinya dengan warga, elemen warga ibu kota. Dipilah pilah, jangan sembarang orang kita mintain, mosok negara tamu kita mintain, kan rasanya nggak etis," ucapnya.

Gembong menilai seharusnya anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta mencukupi. "Dari alokasi anggaran saya kira mencukupi kok, kalau nggak mencukupi kan tinggal ngomong dengan DPRD gitu. Kalau nggak mencukupi tinggal ngomong DPRD dan beberapa minggu lalu saya sudah bilang, Pemprov kalau ada kesulitan anggaran ya silakan lakukan refocusing, kalau dulu refocusing arahan Kemendagri, sekarang tidak ada instruksi tapi bisa saja Pemprov mengajukan. Ini kan soal kemanusiaan, saya kira Kemendagri tidak akan mempersulit untuk Pemprov, saya kira gitu juga," ujarnya.

Wagub DKI Buka Suara

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya perlu mengecek kebenaran surat yang beredar. Sejauh ini, dia meyakini ajakan tersebut ditujukan bukan hanya untuk kedutaan besar, tapi juga untuk seluruh elemen masyarakat.

"Itu bukan ke dubes, itu disampaikan ke seluruh elemen. Nanti dicek ke Pak Sekretaris Daerah persisnya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/7/2021).

 

TAG TERKAIT :
Pemprov DKI Jakarta Berita Center Anies Baswedan Gubernur Anies Surat minta sumbangan DKI minta sumbangan

Berita Lainnya