Politik

PKS Dan Demokrat Kompak Protes Pemerintah Atas Penerapan PPKM Darurat

Anas Baidowi - 05/07/2021 15:21

Beritacenter.COM - Prisiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 di berbagai kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali.

Kebijakan yang sudah berjalan dalam 3 hari itu mendapat sorotan dari anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS menilai pemerintah kurang tegas dalam pelaksanaan PPKM darurat karena masih ada tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia.

"Harus tegas. Tutup pintu masuk TKA saat ini juga," kata politikus PKS Kurniasih Mufidayati, Senin (5/7).

Pintu Gerbang Internasional Masih Dibuka

Pemerintah masih membuka pintu gerbang internasional baik itu melaui jalur darat, laut dan udara hingga saat ini.

Pemerintah saat ini hanya memberlakukan pengetatan perjalanan berupa ketentuan bagi WNA maupun WNI yang masuk Indonesia dengan menunjukkan sertifikasi vaksin dan wajib menunjukkan RT-PCR negatif covid-19. Ketentuan itu tercantum dalam addendum SE 8/2021 tentang penerapan protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa Pandemi Covid-19.

Selain itu, untuk WNA yang akan masuk Indonesia diharuskan melakukan karantina selama 8 hari dan di hari ke-7 diwajibkan melakukan RT-PCR kedua dengan hasil negatif.

Fraksi PKS melihat hal itu tidaklah cukup, karena banyak kasus menunjukkan bahwa beberapa orang yang telah divaksin tetap berpotensi tertular dan menjadi penyebar virus Covid-19 varian baru.

"Fraksi PKS berpendapat bahwa perjalanan internasional baik itu melalui moda darat, laut dan udara harus dilarang, karena selama ini telah terbukti bahwa sumber Covid19 dan beberapa variannya memang selalu berasal dari luar negeri," kata anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama, Senin (5/7/2021).

PPKM Darurat Melempem

Sementar itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan menilai sejak awal kebijakan PPKM darurat tidak maksimal, bahkan melempem.

"PPKM Darurat ini sejak awal saya katakan tidak akan maksimal selama kebijakan pemerintahnya yang tidak tegas dan inkonsisten. Kebijakan PPKM Darurat ini melempem," kata pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini saat dihubungi, Senin (5/7/2021).

Menurut Irwan, pemerintah telah gagal medapatkan kembali kepercayaan rakyat bahwa pemerintah mampu menangani pendemi ini. Saat ini, masyarakat dipaksa dan diacam pidan untuk patuh, namun pemerintah sendiri gagal memberikan rasa keadilan dan kepercayaan.

"Rakyat di dalam negeri dibatasi geraknya tetapi transportasi penumpang internasional darat, laut dan juga udara terus berlangsung sejak awal pandemi. Semua kan tahu virus ini bukan virus endemik Indonesia tapi virus dari luar negeri tapi kebijakan pembatasan kedatangan internasionalnya sudah melempem sejak awal pandemi," tuturnya.

 

TAG TERKAIT :
Berita Kriminal Indonesia Berita Center Demokrat PKS PPKM Darurat Aturan PPKM Darurat

Berita Lainnya