News

Polda Metro : Ada 21 Perusahaan Non-Esensial Disidik Langgar PPKM Darurat

Aisyah Isyana - 08/07/2021 13:28

Beritacenter.COM - Polda Metro Jaya akan memperketat pengawasan terhadap perkantoran sektor non esensial dan non-kritikal yang masih bandel beroperasi saat PPKM Darurat. Sejauh ini, ada puluhan perusahaan yang tengah disidik polisi terkait pelanggaran PPKM darurat.

"Sudah ada 21 perusahaan yang sudah naik sidik (penyidikan)," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (8/7/2021).

Baca juga :

Fadil menyebut pihaknya akan mencari tersangka pelanggaran PPKM darurat terkait perusahaan non-esensial yang menerapkan work from office (WFO). Para bos-bos dari perusahaan yang melanggar PPKM darurat pun jadi sasaran polisi.

"Nanti kita cari siapa tersangkanya di antara juragan-juragan ini. Kami mengimbau agar masyarakat mengurangi mobilitas. Stay safe at home, ini kuncinya," ujar Fadil.

Fadil menyebut hal itu dilakukan pihaknya bukan tanpa alasan. Menurutnya, para bos-bos ini dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan para pekerjanya, terlebih jika mereka masih tetap diminta masuk ke kantor saat PPKM darurat.

"Yang salah bukan karyawan. Yang salah adalah majikan yang tetap memerintahkan mereka masuk kerja. Oleh sebab itu, kemarin kita tidak proses. Kami catat nama perusahaannya, alamatnya, hari ini kami datangi," ujar Fadil.

Lebih lanjut, Fadil menyebut pihaknya telah memberikan sanksi ke 2 perusahaan sektor non-esensial yang melanggar PPKM darurat. Adapun dua perusahaan itu berinisial PT DPI di Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan PT LMI di Sudirman, Jakarta Pusat.

Untuk diketahui, Polda Metro Jaya di hari keenam penerapan PPKM darurat, melakukan evaluasi teradap sejumlah catatan. Adapun salah satunya terkait pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan perkantoran non-esensial dan non-kritikal selama PPKM darurat.

"Kita akan mengoptimalkan PPKM darurat, khususnya di gedung perkantoran. Bagaimana kita ketahui, laju penyebaran COVID-19 di Jakarta semakin hari semakin tinggi. Mari kita sisir gedung perkantoran pencakar langit seperti yang ada di depan ini," kata Fadil.

Menurutnya, penerapan kebijakan penyekatan dan pengawasan berbasis komunitas selama PPKM darurat akan percuma, jika perkantoran non-esensial dan non-kritikal tetap beroperasi. Untuk itu, polisi akan memperketat pengawasan di lokasi perkantoran non-esensial.

"Hasil observasi di lapangan, interview di jalan masih banyak masyarakat yang bekerja karena disuruh, diperintah oleh atasan atau majikan. Pengetatan tidak boleh hanya di basis komunitas, tidak boleh hanya di RT dan RW. Tidak boleh hanya di jalan, hal ini semua akan jadi sia-sia jika atasan tetap menyuruh kerja," terang Fadil.

TAG TERKAIT :
Polda Metro Jaya Fadil Imran Pandemi COVID-19 PPKM Darurat Pengawasan Perkantoran Non-Esensial

Berita Lainnya