Opini

Pak Jokowi, Hati-hati... Indonesia Tidak Sedang Baik-Baik Saja

Indah Pratiwi - 16/07/2021 14:30
Ditulis Oleh : Seruanhulu
FOKUS : Jokowi

Kurang lebih 1th setengah pandemi Covid-19 sudah menghantui Indonesia bahkan dunia. Ingat, bukan hanya Indonesia, tetapi dunia.Dampaknya, khusus di Indonesia sendiri tak melulu hanya soal indeks perekonomian negara yang mengalami kekacauan, tetapi juga tak sedikit masyarakat yang merasakan dampaknya, dikarenakan kehilangan pekerjaan akibat banyaknya perusahaan yang mengalami kemacetan selama pandemi Covid-19.

Semua sadar bahwa penanganan pandemi seperti ini bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah, apalagi dengan berbagai ragam karakter masyarakat seperti kita (di Indonesia). Ada yang nurut, ada yang sok hebat, ada yang bandel dan bahkan banyak yang tidak percaya dengan adanya Covid-19.

Ini yang berbahaya, kenapa? Karena, selama masyarakat masih banyak yang menganggap Covid-19 itu hanya sebatas permainan politik, atau hanya sekedar isu untuk menat-nakuti masyarakat, maka bisa dipastikan bahwa selama itu pula penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia tidak akan berhasil. Mari kita flashback ke belakang ketika awal pandemi, dimana pada saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown. Apakah sudah berhasil? Apakah sudah efektif menekan angka penularan Covid-19? Tidak.

Jika kebijakan tersebut sudah berhasil, maka tentu saja lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia sudah menurun. Tapi faktanya, seperti yang kita ketahui bahwa lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini bukan menurun, tapi malah mengalami peningkatan. Kenapa demikian? Karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti Lockdown, PSBB, PPKM Darurat dan apapun itu namanya masih banyak yang mengabaikan. Di satu sisi, jelas pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan terkait larangan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan selama pandemi. Namun di sisi lain, kenyataannya masih banyak juga kerumunan masyarakat yang terkesan dibiarkan, mulai dari demo, acara pernikan dan lain-lain.

Selain itu, tidak adanya ketegasan terhadap oknum-oknum yang masih tidak percaya dengan Covid-19. Ini yang paling berbahaya. Karena mereka dapat mempengaruhi lingkungan masyarakat umum dengan menggiring opini bahwa Covid-19 itu hanya permainan politik lah, hanya permainan pemerintah lah, hanya permainan rumah sakit lah dan macam-macam.

Sehingga akibatnya, sampai sekarang banyak masyarakat yang tidak percaya dengan adanya Covid-19. Buktinya saja, masih banyaknya warga yang mengabaikan prokol kesehatan, bahkan tak jarang dari mereka yang melakukan perlawanan kepada petugas ketika dilarang berkerumun atau dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan.Inilah yang terjadi di Indonesia. Nah, seharusnya dalam konteks ini pemerintah melalui aparat penegak hukum harus bisa melakukan tindakan tegas dan terukur, agar tidak semakin banyak masyarakat yang menjadi korban Covid-19 akibat pembodohan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut.

Sebab, ssungguhnya persoalan penanganan Covid-19 ini bukan terletak pada kebijakannya, namun lebih pada penerapan dan ketegasannya. Seperti halnya informasi yang lagi heboh yakni tentang adanya rencana pemerintah untuk menyediakan opsi perpanjangan PPKM Darurat selama 6 minggu, apakah ini solusi yang tepat untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 yang kian meningkat di Indonesia? Seefektif apakah kebijakan PPKM Darurat ini? Begini, andai PPKM Darurat diperpanjang selama 6 bulan atau bahkan 1th lagi, tapi jika penerapannya masih saja setengah-setengah, maka sama saja itu hanya omong kosong semata.

Karena, letak persoalannya bukan berapa lama kebijakan PPKM Darurat ini diterapkan, tapi bagaimana ketegasan dan kekonsitenan pemerintah serta kesadaran masyarakat dalam melaksanakannya.Namun sebaliknya, meskipun PPKM Darurat hanya diterapkan selama seminggu, tapi jika penerapannya didukung dengan ketegasan pemerintah dan disertai dengan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaannya, maka bisa dipastikan bahwa angka kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia bisa dikendalikan.

Pak Jokowi, wacana perpanjangan PPKM Darurat selama 6 minggu itu bukan solusi yang tepat pak. Saya tidak punya kapasitas untuk memastikan bahwa wacana itu adalah bisa jadi jebakan untuk bapak. Tapi sebagai warga negara, saya punya hak untuk mengingatkan agar bapak lebih berhati-hati di setiap pengambilan kebijakan, apalagi dalam situasi perekonomian yang sedang tidak normal seperti sekarang ini.

Jika wacana perpanjangan PPKM Darurat selama 6 minggu itu tetap diterapkan, maka ada beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah, yaitu :1. Risiko keterlambatan pertumbuhan ekonomi. 2. Meledaknya jumlah PHK. 3. Bertambahnya jumlah masyarakat yang mengalami kelaparan.

Beberapa poin tersebut di atas, bukan tidak mungkin bisa dijadikan alasan untuk menciptakan situasi chaos lalu kemudian dimanfaatkan sebagai alat untuk menyerang pemerintah. Inilah yang penting untuk diwaspadai. Jika tujuannya untuk menghentikan laju lonjakan kasus Covid-19, maka cukup dengan adanya tindakan yang lebih tegas lagi dari pemerintah melalui kepala daerah dan aparat keamanan yang bertugas di lapangan, untuk meyakinkan masyarakat bahwa Covid-19 benar-benar ada dan nyata.

Sehingga dengan demikian tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan bisa tercapai. Tidak perlu ada penambahan perpanjangan PPKM Darurat sebagaimana yang telah diwacanakan oleh pemerintah. Karena meskipun diperpanjang tapi tetap saja tidak bisa menjamin penurunan lonjakan kasus Covid-19 khususnya di Indonesia. Namun sebaliknya, sudah suatu hal yang pasti jika wacana tersebut tetap diterapkan maka masalah dan kekacauan baru lah yang akan dihadapi pemerintah dan juga seluruh elemen bangsa ini.Oleh sebab itu, Pak Jokowi hati-hatilah. Jebakan ada dimana-mana Pak. Jangan sampai Bapak terjebak dalam situasi dan kondisi yang nihil solusi.

Sumber : Status Facebook Seruanhulu

TAG TERKAIT :
Jokowi Joko Widodo Presiden Jokowi Jokowi Presiden Ku Pembenci Jokowi Ayo Lawan Covid-19

Berita Lainnya

LBP MENGGUGAT

Opini 24/09/2021 12:00