PBB: Korban Jiwa Gempa Turki-Suriah Capai 50 Ribu Orang

BeritaCenter.COM - Kepala kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, mengatakan bahwa korban jiwa akibat gempa dahsyat di Turki dan Suriah telah mencapai 50 ribu orang.

Selain itu, puluhan ribu orang hilang dan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggalnya. Artinya, jumlah korban jiwa akan terus bertambah karena masih banyak korban yang belum ditemukan.

Dilansir kantor berita Associated Press, Rabu (1/3/2023), Martin Griffiths mengatakan bahwa tiga minggu setelah gempa bermagnitudo 7,8 melanda Turki dan Suriah, diikuti oleh rentetan gempa susulan yang kuat, termasuk pada hari Senin (27/2), skala bencana sekarang jauh lebih jelas: setidaknya 44.000 orang telah tewas di Turki dan sekitar 6.000 orang tewas di Suriah, terutama di wilayah Suriah barat laut yang dikuasai pemberontak.

Griffiths mengatakan pada pertemuan dewan yang berfokus pada Suriah itu bahwa sebelum gempa bumi, 15,3 juta orang atau 70 persen dari populasi negara itu, membutuhkan bantuan kemanusiaan. Dia mengatakan bahwa selama kunjungannya usai gempa, dia melihat banyak kawasan telah hancur.

"Penilaian awal menunjukkan 5 juta orang di Suriah membutuhkan tempat tinggal dasar dan bantuan non-pangan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan kemanusiaan tersebut. 

"Di banyak daerah, empat hingga lima keluarga ditampung dalam tenda, tanpa fasilitas khusus untuk orang lanjut usia, penderita penyakit kronis, atau penyandang disabilitas," imbuhnya.

Selain itu, Griffiths memberi tahu anggota DK PBB bahwa ratusan bangunan berisiko tinggi untuk runtuh, ribuan bangunan lainnya mungkin perlu dihancurkan, risiko penyakit meningkat di tengah wabah kolera pra-gempa, dan harga makanan serta barang-barang penting lainnya terus melonjak.

"Perempuan dan anak-anak menghadapi peningkatan pelecehan, kekerasan dan risiko eksploitasi dan kebutuhan akan dukungan psikososial sangat besar," katanya.

Griffiths mengatakan mesin-mesin perlu diimpor ke Suriah untuk membersihkan puing-puing, peralatan diperlukan untuk rumah sakit darurat dan untuk memulihkan akses ke air minum.

"PBB sedang bekerja untuk mengatasi hambatan yang tidak diinginkan yang ditimbulkan oleh sanksi dan undang-undang kontraterorisme, termasuk rintangan pengadaan dan penundaan bahan untuk memperbaiki infrastruktur penting, pasokan medis, atau peralatan keamanan untuk operasi kami," katanya.