Kang Emil soal Penundaan Pamilu : Mahal Kalau Ditunda, Rakyat Juga Sudah Tunggu!
Aisyah Isyana - 13/03/2023 21:34
Beritacenter.COM - Waketum Partai Golkar Ridwan Kamil turut berkomentar soal putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang meminta tahapan Pemilu 2024 ditunda imbas gugatan Partai Prima. Terkait hal itu, Kang Emil menyebut penundaan pemilu justru mahal harganya.
"Tentu apapun harus dihormati, tapi menurut saya harganya mahal kalau menunda itu (pemilu)," kata Kang Emil kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Senin (13/3/2023).
Untuk itu, Kang Emil berharap agar tahapan pemilu dapat berjalan sesuai jadwal. Menurutnya, masyarakat juga menunggu tahapan pemilu agar digelar sesuai jadwal pada 2024.
"Jadi saya masuk kelompok yang lebih baik sesuai dengan yang disepakati. Rakyat juga sudah menunggu bagaimana pemilu yang disepakati 2024 mudah-mudahan tetap bisa terus berjalan," ujar Kang Emil.
Sekedar diketahui, putusan PN Jakpus ini bermula dari gugatan yang dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022. Partai Prima sebagaimana dalam gungatannya merasa telah dirugikan oleh KPU saat melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.
Pasalnya, hasil verifikasi KPU menyatakan Partai Prima Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Partai Prima mengaku mengalami kerugian immaterial yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia akibat tindakan KPU. Untuk itu, Partai Prima pun meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan.
Belakangan, hakim kemudian mengabulkan seluruh gugatan Partai Prima. Hakim menyatakan KPU melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024.
"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," demikian bunyi salinan putusan tersebut.
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
