Karto Bugel : Cara Koruptor Bekerja

Bagi yang waras, mudah mencerna kisah kemalingan berulang dan selalu terjadi di negeri ini oleh para koruptor.

Pada dasarnya, para koruptor ini hanya petugas, bukan tokoh utama. Dan maka kata APES sering digunakan banyak pihak manakala ada yang tertangkap.

Bukan apa – apa, serius, itu seperti anda disuruh bikin bangunan untuk simpan duit atau harta berharga tapi dengan pesan khusus supaya bangunan yang anda buat itu mudah untuk dimasuki maling. Bahkan untuk tempat berkumpul para kaki tangan.

Bayangkan tingkat kerugian dari si pemilik bangunan, sudah keluar duit untuk bikin bangunan, harta yang disimpan di dalamnya pun sejak awal memang sengaja ditarget untuk dicuri. Untuk target rebutan banyak kepentingan.

Jadi masuk akal kan narasi bahwa seorang koruptor yang tertangkap sering dibilang hanya sedang sial? Dia seperti hanya sedang terpeleset dan jatuh dan lalu menimbulkan bising. Bising itulah membawa sial karena semua orang jadi tahu.

Demikianlah sering sebuah sistem anggaran di Provinsi dibangun. Sebagai bangunan, sistem itu memang sejak awal didesain RAMAH untuk dimasuki maling.

“Serius kamu ga asal tuduh?”

Menyusul OTT Wakil Ketua DPRD Sahat Tua Simanjuntak, dana hibah Pemprov Jatim jadi sorotan tajam. Ada dugaan bahwa bukan hanya Sahat jadi maling, tapi dia hanya bagian kecil dari sistem itu sendiri. Ada partner setara mempersiapkan dan memberi ruang.

Artinya, bisa jadi bukan hanya legislatif tapi ada peran eksekutif bermain di sana. Di dalam bangunan yang sengaja dibuat itu, berbekal peran masing – masing, ramai – ramai mereka memaknai menjarah duit negara yang di simpan di sana sebagai konsep berjamaah.

Penyimpangan dana hibah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dilakukan konon memang sudah dalam tahap berjemaah.

Ilustrasinya, di waktu gelap dan sunyi, maling dipersilahkan masuk melalui jalur yang sejak awal memang sudah dipersiapkan. Setelah masuk, bukan hanya memberitahu arah, bahkan para penghuni di dalamnya pun membekali alat.

“Sudah rahasia umum kalau model (penyaluran) lewat benchmark-nya DPRD, ada tipping fee. Hasil audit BPK terpotret bagaimana ruang-ruang korupsi terjadi. Ada semacam korlap yang siap mengkoordinir untuk buat proposal, SPJ (surat pertanggungjawaban),” ucap Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim, Dakelan.

Tahukah anda berapa banyak dana hibah untuk Jawa Timur sengaja disimpan di ruang itu? Hampir 8 triliun rupiah!!

“Serius sudah separah itu?”

Dana hibah yang tidak tepat sasaran ini diamini oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi. Menurutnya, banyak alokasi hibah pokmas APBD Jatim digelontorkan ke Madura namun tidak terasa manfaatnya hingga kini.

Dia pun serta merta menuturkan hasil survei BPS 2022 yang menyebutkan angka kemiskinan di Madura sebagai bukti.

Nalarnya, bila dana hibah itu benar tepat sasaran, angka kemiskinan pasti akan berkurang. Ini tidak.

BPS 2021 menyebutkan bahwa Sampang ada pada peringkat teratas dengan 237 ribu jiwa atau 23,76 persen dari total penduduknya.

Bangkalan 215 ribu jiwa atau 21,57 persen, Sumenep 224 ribu jiwa atau 20,51 persen, dan Pamekasan di peringkat ketujuh dengan 137 ribu jiwa atau 15,3 persen.

Artinya, dapat diduga anggaran yang sengaja diciptakan untuk pengentasan kemiskinan itu memang tak pernah sampai. Anggaran yang diciptakan itu disimpan di tempat di mana bangunan itu dibuat.

Ada alasan membuat aturan, ada duit yang akan disimpan dan lalu jadilah itu sebuah pekerjaan.

“Bisa ga sih diberesin?”

Ga ada rumus yang pasti. Intinya harus dari manusianya.

Buat rumah yang baru. Buat sistem yang sejak awal dikonstruksikan anti maling bukan mengundang maling.

“Caranya?”

Beresin manusianya. Bersihkan otak para pembuatnya. Jauhkan proyek ini dari para jahanam yang hobi kongkalikong. Dalam hal ini, transparansi program menempati posisi paling krusial.

Seperti kata tokoh muda Madura yang kini menjabat sebagai Bupati Sumenep yang berkata bahwa hibah APBD Jatim belum terasa manfaatnya lantaran proses penyalurannya tidak diketahui pemda, bisa jadi adalah solusi transparansi itu sendiri.

“Memang agak berbeda dengan program yang digelontorkan DPR RI/pusat, biasanya ada surat kementerian ke bupati. Lalu, program itu melekat di kementerian yang disalurkan ke daerah biasanya,” tegas Achmad Fauzi.

Kuncinya memang transparansi. Selalu dibuat dan ada di ruang terang benderang.

Bukan justru pada gelap yang diciptakan plus dengan cara diam – diam.

ITU CARA KERJA MALING…

Sumber : Status Facebook Karto Bugel