PPP: Politik Identitas yang Memecah Belah yang Harus Ditolak

BeritaCenter.COM - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan bahwa politik identitas saat ini perlu diproporsionalkan. Dia menyebut selama ini yang berkembang politik identitas harus betul-betul dilarang dan dibuang jauh-jauh.

"PPP melihat bahwa diskursus soal politik identitas ini perlu diproporsionalkan. Selama ini yang berkembang seolah-olah politik identitas itu adalah sesuatu yang sama sekali harus dilarang, harus dibuang jauh-jauh, dan tidak boleh lagi dimunculkan dalam kegiatan politik maupun aktivitas kemasyarakatan apapun," kata Arsul Sani yang dikutip, Senin 20 Maret 2023.

Menurut Arsul, politik identitas yang harus dihilangkan itu adalah yang dapat memecah belah bangsa atau yang menjadi sumber intoleransi.

"PPP merasa perlu mengajak kita semua bahwa politik identitas yang seharusnya dihilangkan, dibuang adalah politik identitas yang membuka ruang-ruang intoleransi, eksklusivitas, segregatif atau pembelahan masyarakat," lanjut Arsul.

Anggota Komisi III DPR menilai jika politik identitas yang ditampilkan menjaga toleransi dan tetap membangun inklusivitas serta tidak menegasikan atau menihilkan mereka yang berindentitas tidak sama, maka ini tentu bisa dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Dia mengambil contoh PPP yang selama ini mengedepankan identitas seperti itu.

"Contoh konkret tentang ini adalah PPP yang tetap mempertahankan identitasnya sebagai partai Islam, namun misinya adalah menyebarkan Islam rahmatan lilalamin, yakni Islam yang tawassuth (sikap tengah-tengah atau moderat) tawazun (seimbang), I'tidal (tegak lurus) tasamuh (toleran). Jika politik identitas itu dilarang sama sekali maka itu kemudian bisa diartikan bahwa tidak boleh ada parpol atau ormas yang melabelkan identitas tertentu, apapun itu, apakah agama, suku, RAS dan lain-lain," jelasnya.

Senada dengan Arsul, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek juga menilai politik identitas memang diperlukan. Namun, dia menegaskan identitas itu tidak boleh dipakai untuk mengucilkan yang berbeda atau bahkan memecah belah.

"Ya memang semuanya identitas seperti PPP logonya partai Kabah, itu identitas muslim, dan juga azasnya-azas Islam, namun gimana penggunaan identitas itu tidak overdosis," ujar dia.

"Misal gimana politik identitas tidak dijadikan alat untuk memecah-belah, tetapi gimana politik identitas itu menjadi agian dari mempersatukan. Karena kita tidak bisa menghindari yang namanya politik identitas dalam konteks identitas Partai Islam, itu kan identitas, tapi kita tidak menjadikan politik identitas untuk menghakimi atau menyalahkan orang lain," sambung Awiek.