Hasto soal Sistem Pemilu : Perubahan Sistem Pemilu Jelang Pencoblosan Ada di Zaman SBY

Beritacenter.COM - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan soal sistem pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasto memastikan pihaknya akan tegak lurus dengan keputusan MK.

Hasto awalnya menyinggung soal perubahan sistem pemilu yang terjadi di masa kepemimpinan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, di zaman SBY lah terjadi perubahan sistem pemilu jelang pencoblosan pada 2008.

"Ketiga terkait sistem pemilu, ini sudah berjalan. Yang mengubah, ini untuk pak Indrayana, pak Denny, yang mengubah sistem pemilu menjelang pencoblosan itu adalah zaman pak SBY di bulan Desember 2008, Pemilu April. Itu dari tertutup menjadi terbuka," ujar Hasto kepada wartawan saat menjawab pertanyaan apakah ada arahan soal sitem pemilu 2024 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Dalam hal ini, Hasto menegaskan jika PDIP akan taat aturan main. Dia memastikan pihaknya menyerahkan kewenangan sepenuhnya terkait keputusan soal hal itu ke MK.

"PDIP taat aturan main. Aturan main saat ini bagaimana, pemilu sistem proporsional terbuka, maka kami menetapkan 32.000 bacalon, plus minus, dari seluruh Indonesia dengan sistem proporsional terbuka dan kita percayakan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengambil suatu keputusan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak," terang Hasto.

Menurutnya, jika nantinya MK mengabulkan gugatan sistem pemilu coblos parta, maka putusan itu tak akan langsung berlaku. Meski begitu, dia mengaku akan mencari tahu soal informasi tersebut.

"Kalau mau belajar dari pemilu serentak, dulu kan ada pemilu serentak yaitu pilpres dan pileg yang dilakukan bersamaan, itu kan tidak otomatis berlaku, itu kalau kita analogikan dari pemilu serentak," ujar Hasto.

"Tapi kami belum tahu dan kami tidak mencari-cari informasi yang rahasia, A1. Itu harus dipertanggungjawabkan, informasi yang kemudian menciptakan konflik yang tidak perlu, informasi yang A1 dari sumber rahasia yang dirahasiakan yang diklaim sebuah kebenaran," imbuhnya.

Lebih lanjut, Hasto turut mengimbau semua pihak agar tak berspekulasi sebelum adanya putusan resmi MK. Meski mengaku mendorong proporsional tertutup, Hasto mengaku pihaknya juga tengah menyusun bacaleg dengan sistem proporsional terbuka.

"Kita percayakan, sikap PDIP, terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi, jangan kita berspekulasi Sebelum putusan diambil. PDIP secara ideologis memang mendorong proporsional tertutup tapi kami taat pada aturan main bahwa sekarang ini kami menyusun caleg dengan sistem proporsional terbuka," tuturnya.