Kendala Kehadiran Politisi PDIP Sudin, KPK Akan Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Terkait Dugaan Pemerasan

Fatimah Fatimah - 08/11/2023 22:51
Sudin Politisi PDIP terlibat Korupsi SYL

Surabaya - Pada Jumat (10/11), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sudin, terkait dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap pegawai di Kementerian Pertanian (Kementan). Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengungkapkan bahwa informasi dari penyidik menyatakan Sudin tidak dapat hadir, dan tim penyidik KPK telah mengkonfirmasi hal tersebut.

"Tapi informasi yang kami peroleh dari penyidik, yang bersangkutan tidak bisa hadir, dan sudah mengkonfirmasi kepada tim penyidik KPK," kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat siang (10/11).

Akibat ketidakhadiran Sudin, KPK berencana menjadwalkan ulang pemeriksaannya sebagai saksi terkait kasus melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL), mantan Menteri Pertanian (Mentan). Ali menegaskan bahwa jadwal ulang direncanakan pada hari Rabu (15/11).

"Kami akan jadwal ulang nanti pada hari Rabu (15/11) terhadap yang bersangkutan sebagai saksi untuk perkara dengan tersangka SYL dan kawan-kawan," tambah Ali.

Selain Sudin, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya pada hari yang sama. Mereka adalah Mesah Tarigan (Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI), Joice Triatman (Stafsus Mentan), dan OKI Anwar Junaidi (Staf RTP pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementan).

SYL, bersama Muhammad Hatta (MH), Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementerian Pertanian, resmi ditahan KPK pada Jumat (13/10). Penangkapan SYL dilakukan pada Kamis malam (12/10), sementara Kasdi Subagyono (KS), Sekretaris Jenderal Kementan, telah ditahan sejak Rabu (11/10).

Dalam perkara ini, SYL bersama Hatta dan Kasdi diduga menerima uang sebesar Rp13,9 miliar sebagai bukti dugaan pemerasan terhadap pejabat di Kementan dan penerimaan gratifikasi. Uang tersebut berasal dari pungutan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementan dengan ancaman mutasi jabatan jika tidak menyetor uang sebesar 4 ribu hingga 10 ribu dolar AS setiap bulannya.

SYL juga dijadikan tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam sidang praperadilan, KPK mengungkapkan sumber penerimaan uang sekitar Rp13,9 miliar, melibatkan Biro Umum Sekjen (Rp6,8 miliar), Badan Karantina Pertanian (Rp5,7 miliar), dan Direktorat Jenderal Pertenakan dan Kesehatan Hewan (Rp1,4 miliar).

Berita Lainnya