News

KKP Jawab Kritik Soal Legalisasi Ekspor Benih Lobster

Anas Baidowi - 07/08/2020 14:01

Beritacenter.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengatakan regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pencabutan larangan ekspor benih lobster memiliki tujuan untuk menggerakkan pembudidayaan lobster nasional.

Politisi Partai Gerindra itu memastikan semangat regulasi terkait lobster adalah untuk menghidupkan kembali usaha nelayan dari Sabang sampai Merauke yang sempat mati.

"Kenapa diekspor? Daya tampung kita masih sedikit, ada peluang ekspor saya pilih ekspor," kata Edhy Prabowo, Jumat (31/7) lalu.

Ia berjanji, pihaknya bakal melarang ekspor benih lobster saat pengusaha budidaya di dalam negeri sudah bisa menyerap benih lobster tangkapan nelayan.

Edhy menyebut ekspor benih bening lobster memiliki sejumlah manfaat untuk nelayan dan pendapatan negara dari sisi pajak.

"Pajak lobster itu, dulu 1.000 ekor Rp250. Sekarang 1 ekor minimal Rp1.000. Mana yang anda pilih?. Kalau saya ekspor 500 juta benih, Rp500 miliar saya terima uang untuk negara," tuturnya.

Kata Edhy, sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi peluang untuk dimaksimalkan oleh segenap lapisan masyarakat sehingga perlu kebijakan-kebijakan yang mendukung hal tersebut.

"Anda tidak usah ragu, saya orang nasionalis. Prinsip seorang menteri adalah konstitusi, saya kerja untuk NKRI. Saya tidak punya bisnis lobster, bisnis perikanan," tegasnya.

Untuk membangun sektor kelautan dan perikanan, Edhy mengajak masyarakat membangun bersama. Hal ini sejalan dengan salah satu amanah Presiden Joko Widodo.

Komoditas yang didorong adalah budidaya udang vaname karena mudah dan memiliki produktivitas tinggi. Selain udang, budidaya lobster, kepiting dan rajungan juga perlu didorong.

Khusus untuk kepiting, dua balai KKP yang terletak di Jepara dan Takalar telah berhasil melakukan pemijahan untuk pengembangbiakan.

"Satu ekor kepiting bisa menghasilkan sekitar 50.000 telur. Dan yang bisa jadi 25 persen. Intinya campur tangan manusia sampai pada pemijahan (kepiting)," katanya.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan TB Ardi Januar mengatakan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12/2020 yang terkait ekspor benih lobster menguntungkan baik bagi nelayan, pembudidaya, pelaku usaha maupun negara.

"Dengan diterbitkanya Peraturan Menteri No.12 Tahun 2020 ini, semua pihak mendapat keuntungan," kata Tb Ardi Januar.

Menurutnya, regulasi itu membuat nelayan yang menangkap benih mendapat nilai ekonomi, para pembudidaya menerima juga nilai ekonomi, para pengusaha yang melakukan ekspor juga mendpat untung, dan negara juga mendapat pemasukan.

Ia juga menjelaskan bahwa keputusan menetapkan Peraturan Menteri KP No 12/2020 adalah melalui proses panjang dengan melibatkan para ahli di bidang kelautan perikanan dan juga ahli ekonomi.

Keterlibtan para ahli kata Ardi merupakan perintah langsung dari Menteri Edhy agar beleid yang di ambil benar-benar matang. Pencabutan larangan yang dikeluarkan Menteri KKP 2014-2019 Susi Pudjiastuti dinggap sudah dikaji secara matang.

Alasan lain KKP mengeluarkan Permen 12 tahun 2020 adalah keluh-kesah ribuan nelayan penangkap lobster yang kehilangan mata pencarian sejak terbitnya Permen KP 56/2016, yang melarang pengambilan benih untuk dibudidaya sehingga mematikan usaha budidaya lobster masyarakat.

"Yang jelas bahwa di Permen 56 nelayan tidak mendapat nilai ekonomi, pembudidaya tidak mendapat nilai ekonomi, negara tidak mendapat pemasukan. Sementara benih tetap diambil oleh penyelundup," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa saat pengambilan benih lobster dilarang, ironinya penyeludupan terus berjalan, yang berakibat tidak hanya nelayan dan pembudidaya yang terpuruk ekonominya, negara juga mengalami kerugian. Berdasarkan data PPATK, lanjutnya, kerugian negara imbas penyelundupan benih lobster mencapai Rp 900 miliar.


Video Lainnya