News

Dampak Yang Bisa Timbul Jika Ganjil Genap Tetap Dipaksakan Untuk Roda Dua

Anas Baidowi - 24/08/2020 13:20

Beritacenter.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerbitkan Pergub Nomor 80 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB transisi menuju new normal. Isi dalam pergub tersebut juga mengatur mengenai ganjil-genap untuk sepeda motor.

Analis Kebijakan Publik Universitas Trisaksi, Trubus Rahardiansyah mengatakan, ada sejumlah dampak yang harus diperhatikan jika aturan ganjil genap diberlakukan untuk roda dua.

Pertama, jika tetap dipaksakan, masyarakat bisa saja membuat plat nomor palsu untuk mengakali kebijakan ganjil genap. "Efek dominonya itu tentu satu, banyak orang akan memalsukan plat nomor (kendaraan)," katanya, Minggu (23/8).

Yang kedua, pengendara motor akan main kucing-kucingan dengan aparat agar tidak ketahuan melanggar aturan ganjil genap.

Ketiga, kebijakan itu bisa memicu meningkatnya rantai rantai penyebaran Covid-19 karena orang bakal berdesak-desakan naik angkutan umum.

keempat, nantinya masyarakat yang mampu bisa terdorong untuk membeli sepeda motor agar memiliki kendaraan berplat ganjil dan genap.

Kelima, kurir kantor yang tak berseragam sebagai penyedia jasa ekspedisi bisa ikut terkena dampak pemberlakuan ganjil genap karena diangap pengguna kendaraan pribadi.

"Nah, disini akan menyulitkan pengiriman barang. Jadi kalau motor ini dampak banyak sekali," tambahnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan, jika kebijakan itu dipaksakan maka pengguna kendaraan roda dua akan beralih ke transportasi publik.

Menurutnya, dengan keterbatasan daya angkur kendaraan umum akan menyebabkan penumpukan orang yang mana itu kontradiktif dengan upaya menekan penyebaran virus melalui jaga jarak fisik (physical distancing).

"Ganjil genap itu kan awalnya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, dan meningkatkan orang menggunakan angkutan umum, itu awalnya. Terus ketika COVID kan dipakai supaya orang tidak bepergian, mengurangi orang bepergian, dan tentu juga mengurangi kepadatan di angkutan umum. Jadi kegunaannya bertolak belakang sudah," katanya.

Ia menyebut, kebijakan yang diatur dalam Pergub Nomor 80/2020 itu merupakan kebijakan yang membingungkan.

"Jadi itu keluar dari kebijakan aslinya, aslinya untuk membatasi kendaraan dan meningkatkan penggunaan angkutan umum, menjadi membatasi orang keluar dan mengurangi orang naik angkutan umum kan. Nah itu kebijakan bingung namanya. Jadi nggak jelas, dari sisi kebijakannya nggak jelas," tuturnya.


Video Lainnya